VIVAnews - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluh soal kurangnya aparat petugas Bea dan Cukai dalam pengamanan daerah pabean.
Menurut Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi dibanding jumlah pulau Indonesia petugas Bea dan Cukai jauh lebih sedikit. "Kami itu hanya punya 11.000 pasukan, pulau kita itu 17.000, itu saja sudah tidak bisa satu banding satu," ujar Anwar di Jakarta, Selasa 15 September 2009. Kurangnya jumlah petugas ini, katanya, membuat Bea dan Cukai kesulitan dalam mengamankan daerah pabean perdagangan bebas (FTZ).
"Itu yang masih jadi ganjalan kami, kalau untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kami belum ada keluhan," ujarnya.
Untuk KEK, ujar dia, dalam kaitannya dengan kawasan berikat dan sebagainya, Ditjen Bea dan Cukai sedang mengembangkan custom advance technology system. Sistem ini dipakai berkenaan dengan kemudahan dalam proses bea cukai.
"Sistem ini kami kembangkan di kawasan-kawasan industri agar mereka bisa melakukan custom clearance dengan pendekatan enclave. Ini membantu proses bea cukai sepenuhnya," kata dia.
Tapi, menurut Anwar, meski enclave sudah menggunakan IT tetap saja dengan pendekatan satu kepulauan masih merepotkan Ditjen Bea dan Cukai. Besarnya pulau dan pelabuhan yang lebih dari satu dalam pulau itu tetap menjadi keterbatasan.
Untuk itu Ditjen Bea dan Cukai terus berusaha mengembangkan kawasan pelayanan pabeanan terpadu. Dengan kawasan pelayanan pabean terpadu ini berbagai kemudahan seperti drypot, petugas konsolidasi kawasan berikat, dan KITE (kemudahan impor untuk tujuan ekspor).
"Itu kami usahakan agar proses lebih cepat dengan sisi teknologi, dan pengawasan kami juga jadi dipermudah," katanya.
heri.susanto@vivanews.com
• VIVAnews
