VIVAnews - Kalangan pengusaha menuduh pemerintah tidak konsisten dan tak berpihak pada pasar dalam negeri. Pengusaha mengungkapkan banyak aturan yang sudah disusun dan disepakati dengan Kamar Dagang Industri (Kadin) tapi realisasinya nihil.
Keluhan itu diungkapkan dalam dialog pakar dan pengusaha yang digelar di Grand Hyatt, Jakarta, Senin 24 Agustus 2009.
Tony Kristianto dari Agribisnis Club mengambil contoh, aturan yang tidak jelas soal impor dan ekspor produk di Departemen Perdagangan.
"Depdag tidak tegas melindungi pasar dalam negeri dan membiarkan pasar daam negeri terbuka. Urusan kedelai misalnya dibiarkan begitu saja masuk, itu termasuk ke produk susu, gandum dan lainnya," kata Tony.
Akibat impor bahan-bahan itu, kata dia, produsen dalam negeri kalah bersaing. Pasalnya cukup dengan impor, produk bisa didapat dengan harga yang jauh murah dengan proses yang mudah.
Ketua Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia Natsir Mansur mengaku turut prihatin dengan sikap pemerintah yang tidak tegas ini. "Kita sebelumnya sudah bahas hal yang sama seperti ini 2 tahun lalu, setiap tahun dibahas tapi tetap saja 60 persen konsumsi kedelai kita impor. Itu artinya pemerintah kita tidak jalan," katanya.
Kebijakan yang sudah ada, kata dia, diobok-obok sendiri oleh pemerintah. "Regulasi jadi kacau kalau itu lari antar departemen," katanya.
Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Ardiansyah Parman mengakui pemerintah memang tidak bisa memihak kepada pengusaha semata. "Pemerintah sebagai penyusun kebijakan memang harus ada di tengah untuk menjaga kepentingan konsumen dan produsen," katanya.
Dia menyontohkan 13 juta lebih rumah tangga tani, yang hanya memiliki lahan setengah hektar. Ketimbang produsen, [patra petani ini lebih menjurus ke arah konsumen. "Kami kalau proteksi produk luar maka akan berdampak ke harga dalam negeri, dan ini juga berdampak ke konsumen yang juga mengeluh karena harga tinggi. Makanya kita ingin menjaga dua-duanya," katanya.
