VIVAnews - Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, telah mengukuhkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Kabar pembagian kursi kabinet dengan partai koalisi pun mulai santer terdengar.
Informasi yang diperoleh dari sumber VIVAnews, Yudhoyono akan meprioritaskan Partai Demokrat untuk menduduki pos kabinet. Baru kemudian, partai koalisi yang masuk electoral treshold akan diakomodir masuk kabinet.
Pembagiannya pun, masih menurut sumber yang sama, Yudhoyono akan mengakomodir dari partai politik 50 persen dan sisanya dari non partai politik.
Menteri Kehutanan MS Ka'ban dalam pemilihan presiden ikut menjadi tim sukses Yudhoyono dibawah panji 'Gerakan Pro SBY' saat dikonfirmasi isu tersebut enggan berkomentar."Saya tidak mau membicarakan itu (sambil tersenyum)," kata Ka'ban saat ditemui usai menghadiri pidato kenegaraan presiden di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat 14 Agustus 2009.
Ka'ban pun langsung terburu-masuk mobil dinasnya saat dimintai konfirmasi hal tersebut. Padahal, masih menurut sumber yang sama, bagi partai pendukung yang tidak masuk electoral treshold hanya mendapatkan jatah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ka'ban sendiri saat ini menjadi ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB). Partai yang dinahkodai oleh Yusril Ihza Mahendra itu tidak lolos electoral treshold di parlemen.
Bergulirnya isu pembagian kursi kabinet ternyata juga belum sampai ke telinga ketua umum Partai Persatuan Pembanguan (PPP) Suryadharma Ali. Saat ditemui tempat yang sama, Suryadharma mengaku belum diajak berbicara soal kabinet oleh Yudhoyono."Belum ada pembicaraan itu," tegasnya.
