VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah menyiapkan instrumen pengamanan pasar dalam negeri menyusul diberlakukannya tarif nol persen dalam kerangka kawasan perdagangan bebas (FTA) ASEAN-China pada 2010.
Sebelumnya, pengusaha dalam negeri yang tergabung dalam GAPMMI, Aprisindo, GP Farmasi, GP Jamu, Asosiasi Elektronik, API meminta pemerintah menunda pelaksanaan FTA tersebut hingga 2014.
"Memang sangat sulit untuk menundanya, karena sudah di depan mata, tapi kita harus persiapkan apapun bentuknya untuk menolong produk dalam negeri," kata Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Logistik, Distribusi, dan Perdagangan Benny Soetrisno dalam rapat terbuka dengan asosiasi-asosiasi industri manufaktur di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2009.
Untuk meminimalisir dampak FTA tersebut, menurut Benny, pemerintah harus memberikan ruang gerak bagi barang dalam negeri dengan aturan yang tidak menyulitkan.
"Nanti sore, kami akan ke Departemen Perdagangan untuk menyampaikan rekomendasi rapat hari ini," ujar Benny.
Benny mengaku untuk menunda pelaksanaan FTA akan sulit dilakukan sehingga yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengurangi defisit perdagangan dengan China.
Sepanjang 2008, neraca perdagangan dengan China mengalami minus US$ 3,61 miliar yang terdiri dari neraca migas US$ 3,55 miliar dan neraca non migas US$ 7,16 miliar. Neraca perdagangan minus US$ 0,9 miliar yang terdiri dari neraca migas US$ 0,62 miliar dan neraca non migas US$ 1,52 miliar.
"Banyak cara yang bisa dilakukan, seperti instrumen non tarif barriers dan pemberlakuan SNI. Non tarif barrier bisa berupa aturan soal kesehatan dan kehalalan," kata dia. Dengan adanya standar dan aturan-aturan tersebut, impor dari China diperkirakan akan sulit masuk.
Pengusaha menyayangkan pemerintah tidak melibatkan pihaknya dalam perundingan FTA ASEAN-China. "Untuk FTA ASEAN-China, memang kita tidak dilibatkan, tapi untuk FTA ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru atau dengan Jepang, kami dilibatkan. Rencana dengan India dan Pakistan juga katanya akan dilibatkan," ujarnya.
Sebagai langkah bersama, Benny menambahkan, pada 12 Agustus 2009, akan ada pertemuan rutin AFTEC di Bangkok dan selanjutnya pada sore harinya akan ada pertemuan dengan menteri-menteri ekonomi se-ASEAN yang esok harinya akan ada pertemuan.
"Pertemuan ini ini sangat strategis, akan ada kesempatan membawa desakan atas FTA ASEAN-China ini," ujarnya.
