VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Kosupsi (KPK) pernah menguji kejujuran pegawai Departemen Keuangan soal sogokan. Kejadian ini terjadi di Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Menurut dia, sehubungan dengan rating Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara yang tidak terlalu bagus, KPK melakukan survei. "KPK menyamar menjadi pengguna anggaran dan memberikan amplop, kemudian ditolak," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu malam, 22 Juli 2009.
Kejadian ini, kata dia, mungkin membuat sebagian dari pegawai yang lolos uji. Namun, Menkeu tak memungkiri kemungkinan ada pegawai yang menerima sogokan. Itu terjadi karena KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang sekarang beroperasinya masih secara manual.
"Jadi karena manual, masih ada orang yang minta uang pelicin," ujarnya.
Program reformasi birokrasi sudah dijalankan di lingkungan Departemen Keuangan, yang diawali di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian reformasi dilanjutkan di Direktorat Perbendaharaan Negara yang dianggap masih belum bersih.
