VIVAnews - Wacana diperlukannya jabatan baru Wakil Menteri Keuangan semakin mencuat belakangan ini menyusul kesibukan Menteri ini yang cukup padat.
Wacana ini sebelumnya pernah diungkapkan oleh calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin redaksi. Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan hal serupa.
Menurut Sri Mulyani ke depan mungkin saja dibutuhkan wakil menteri untuk menjadi delegasinya. Pasalnya dengan kesibukan dan padatnya agenda seorang Menteri Keuangan, serta kehadirannya yang dituntut selalu ada, membuat pertimbangan Menteri Keuangan butuh seorang wakil.
"Sesuai Undang-Undang Baru nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, itu tergantung bapak Presiden," ujar Sri Mulyani seusai rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu malam, 22 Juli 2009.
Pertimbangannya sangat dibutuhkan kalau misalnya Menteri Keuangan frekuensi kehadiran untuk menjalankan fungsi sebagai wakil pemerintah dengan dewan, ditambah jadwal internasional.
Seperti diketahui dengan terlibatnya Indonesia di forum G20, peran Indonesia menjadi sangat dibutuhkan. Selain itu kalau dilihat dari skup kerja Menteri Keuangan yang juga memiliki cabang sampai ke daerah itu juga bisa menjadi suatu kebutuhan yang luar biasa. "Tapi selalu ada plus minusnya," katanya.
"Yang paling penting, posisi ini sudah diatur di Undang-Undang Kementerian/Lembaga, sehingga posisi itu bisa saja diposkan yang secara objektif membutuhkan hal itu dan tergantung bapak Presiden nanti," ujar dia.
