VIVAnews - Penerapan instrumen anti dumping dan safeguard di seluruh dunia meningkat 28 persen sejak krisis global melanda.
"Akibat krisis, kebijakan anti dumping dan safeguard pada tahun 2008 naik 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat teleconference dengan wartawan di Singapura, Selasa, 21 Juli 2009.
Menurut Mari, krisis global telah membuat masing-masing negara menerapkan instrumen pengamanan perdagangan dalam negerinya. "Terutama, yang banyak menerapkannya negara-negara maju seperti Amerika Serikat," katanya.
Hal tersebut seiring dengan laporan hasil monitoring tiga bulanan yang dilakukan WTO, di mana negara anggota cenderung menerapkan kebijakan yang dapat dianggap mempunyai dampak terhadap perdagangan walau tetap konsisten dengan aturan main WTO.
"Penerapan kebijakan anti dumping dan subsidi yang digunakan dalam berbagai paket stimulus. Misalnya, adalah sesuai dengan ketentuan WTO namun dalam prakteknya semakin banyak digunakan oleh ekonomi maju untuk menghambat kegiatan ekspor dari negara berkembang," ujar Mari.
Mari menuturkan, beberapa instrumen yang dilakukan negara-negara maju, walau terkesan tidak memberi dampak pada perdagangan tapi dianggap menguntungkan satu sektor semisal stimulus fiskal, sehingga mempengaruhi daya saing. "Bisa juga dalam instrumen penciptaan permintaan dalam negeri, dalam satu sisi, bisa juga tidak menguntungkan impor," ujarnya.
Negara berkembang seperti Indonesia dalam pembahasan isu proteksionisme meminta agar subsidi yang dilakukan negara maju bisa ditekan.
"Harus dibedakan negara maju dan berkembang. Negara berkembang tidak punya dana untuk subsidi, maka untuk sementara harus menggunakan instrumen perdagangan seperti anti dumping dan safeguard. Yang penting tetap konsisten dengan WTO," kata dia.
Mari mencontohkan, kebijakan subsidi produk dairy (susu dan daging) Uni Eropa telah diprotes Amerika Serikat dan memberikan reaksi balik dengan menerapkan subsidi pada produk manufaktur. "Untung, akhirnya mundur dan tidak jadi. Amerika Serikat pun dengan Buy American juga mundur sesuai dengan aturan WTO tentang pengadaan pemerintah," ujarnya.
antique.putra@vivanews.com
