VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menampik kabar jika tim ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membawa Indonesia lebih pro-Amerika dan pro-Lembaga Donor Internasional (IMF).
"Itu gosip. Kalau yang dimaksud karena pernah jadi direktur IMF, itu banyak," kata Sri Mulyani dalam tapping program Empat Lawan Satu yang akan disiarkan antv pekan depan, di Jakarta, Selasa malam, 14 Juli 2009.
Dia mengatakan, jabatan sebagai direktur eksekutif IMF pun, itu sebenarnya duta besar atas keterwakilan Indonesia di IMF. Dalam menjalankan program IMF, Indonesia tidak dijadikan prioritas. Indonesia hanya akan diberi bantuan IMF, kalau ada permintaan dan sedang membutuhkan.
Sri Mulyani juga tahu prinsip tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan kanan selalu lebih mulia, dan itu harus dibuktikan. "Jadi kalau kita akan bilang tidak membutuhkan IMF, kita harus membuktikan," ujarnya. "Saya bisa mengurus negara saya sendiri, tapi tidak omong kosong."
Pembuktian ini bisa dilakukan dengan memperlihatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang baik, indikator ekonomi yang tangguh, perekonomian yang sehat, yang pada akhirnya bisa membuat Indonesia bicara.
Sebagai pemerintah, dia mengatakan, seorang penguasa memang harus tahan dengan kritikan. Tidak boleh berutang, mengelola sumber daya alam dengan baik, dan berbagai macam isu lainnya sering dilontarkan.
Tapi kalau mau belajar menjadi menteri keuangan, itu sebenarnya identik dengan ibu rumah tangga. Bagaimana pendapatan bisa sesuai dengan pengeluaran.
"Kita tidak boleh utang. Kalau di rumah tangga, caranya ya harus pendapatannya ditambah atau pengeluarannya dihemat," katanya.
Sayangnya pilihan kedua untuk menghemat pengeluaran sepertinya sulit dilakukan. Pemerintah menyadari kalau banyak warga negara Indonesia yang belum beruntung. "Bisa kita puasa, tapi kalau masyarakat tidak bisa menikmati air bersih, jalan raya yang baik dan lain-lain, bagaimana. Kita juga masih banyak pengangguran," katanya.
Pemerintah juga tahu, negara bisa saja memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Tapi siapa yang mengelola, yang mengelola juga manusia. Itu pemerintah, ada birokrasi di dalamnya. Kalau birokrasi tidak baik, kita harus mereformasinya," ujarnya. hadi.suprapto@vivanews.com
ronowidagdo
