VIVAnews - Departemen Keuangan menerbitkan lima buah buku terkait upaya lanjutan reformasi keuangan. Kelima buku ini nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh Kementrian/Lembaga terkait masalah anggaran di setiap institusinya.
Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Anny Ratnawati mengatakan reformasi perencanaan dan penganggaran perlu untuk mendisiplinkan anggaran.
"Tadinya kalau di Kementrian/Lembaga itu bisa terjadi duplikasi anggaran, maka dengan reformasi ini hal itu tidak terjadi lagi," kata dia dalam Peluncuran Buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran di Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa 14 Juli 2009.
Reformasi penganggaran ini, kata dia, meliputi tiga hal yakni penempatan anggaran yang terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran untuk pengeluaran jangka menengah.
Kelima buku yang diluncurkan ini adalah buku saku untuk pedoman restrukturisasi program dan kegiatan, buku pedoman penerapan penganggaran berbasis kinerja, pedoman kerangka pengeluaran jangka menengah, format baru RKKL dan jadwal proses reforamsi bidang perncanaan dan penganggaran.
Turut hadir dalam acara peluncuran ini, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, seluruh pejabat eselon satu Departemen Keuangan, dan berbagai perwakilan dari seluruh Kementrian/Lembaga.
Selain itu kata dia, Departemen Keuangan juga sedang mengembangkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Melalui pengembangan sistem ini diharapkan seluruh proses pengelolaan keuangan dapat diintegrasikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawabannya.
Menurut dia, sebenarnya penerapan reformasi perencanaan dan penganggaran ini sudah dilakukan sejak tahun anggaran 2005. Fokus penerapan reformasi yakni dalam pengintegrasian dokumen anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
