VIVAnews - Menindaklanjuti tertahannya ekspor makanan dan minuman di Pelabuhan Tiongkok, sebanyak tiga perusahaan berskala kecil dan menengah (UKM) tak perlu membayar bea masuk impor setelah keluar persetujuan pabean China untuk mengekspor kembali produk tersebut.
"Sudah disetujui untuk diekspor kembali (reekspor) dan bukan dibakar seperti kebijakan di Indonesia," kata Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Thomas Dharmawan di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2009, menanggapi nasib produk tiga kontainer berupa wafer dan jus mengkudu yang tertahan tersebut.
Thomas menjelaskan, pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa bea masuk impor tidak perlu ditanggung lagi setelah perusahaan bersangkutan mengirimkan surat permohonan bantuan. "Tapi, jangan mentang-mentang usaha kecil terus tidak ditanggapi serius," kata dia.
Selain itu, Thomas meminta permasalahan standar seperti yang diminta pemerintah China difasilitasi dan disosialisasikan kepada pengusaha. "Seharusnya urusan standar jadi urusan pemerintah, bukan pengusaha," kata dia. Thomas juga mendesak pemerintah memfasilitasi pengusaha makanan dan minuman dalam negeri dengan laboratorium yang sesuai dengan persyaratan pabean China.
Karena, menurut Thomas, sumber penolakan berasal dari peraturan pemerintah China yang mewajibkan dilampirkan analisis kandungan bakteri di laboratorium milik China. Padahal, ketiga kontainer bernilai US$ 4 ribu tersebut menggunakan laboratorium pihak ketiga.
