VIVAnews - Kementrian Negara BUMN dan Departemen Perdagangan siap mengusulkan pengenaan insentif dan disinsentif bagi perusahaan yang terlibat dalam Bursa Berjangka Jakarta, khususnya komoditas kelapa sawit.
"Karena bukan dari kantor kami berdua, kami bisa menjadi fasilitator agar perusahaan berkembang," ujar Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil usai peluncuran Perdagangan Berjangka Fisik CPO di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa 23 Juni 2009.
Menurut Sofyan, pada perdagangan perdana pasar fisik CPO kali ini, perusahaan penjual masih terbatas pada PT Perkebunan Nusantara dan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Sedangkan keterlibatan perusahaan swasta masih belum bisa diharapkan.
"Pemerintah bisa memerintah PTPN dan RNI untuk ikut terlibat dalam BBJ ini, dan selama ini pun mereka melakukan transaksi di Kantor Pemasaran Bersama," kata dia.
Sofyan berharap dengan adanya insentif dan disinsentif yang diberikan pemerintah, perusahaan swasta bisa ikut terlibat dalam bursa berjangka ini. Pasar fisik CPO Indonesia juga diharapkan bisa menjadi referensi harga patokan CPO internasional, setelah Rotterdam dan Kuala Lumpur.
Peluang untuk memperoleh insentif, kata Sofyan, terbuka luas. Sebab ketika Bursa Efek Indonesia pertama kali berdiri, pemerintah juga memberikan sejumlah intensif bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa efek.
Lebih jauh, Sofyan memastikan keberadaan Kantor Pemasaran Bersama yang selama ini dijadikan tempat transaksi perdagangan CPO antara PTPN dan pihak pembeli akan dihilangkan. Namun penutupan Kantor Pemasaran Bersama tersebut baru bisa dilakukan jika bursa berjangka fisik CPO benar-benar sudah berjalan.
umi.kalsum@vivanews.com
