VIVAnews - Reformasi Jilid Dua yang digelar Direktorat Jenderal Pajak sebagian biayanya akan didanai dari pinjaman Bank Dunia. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan kran pendanaan ini sudah disetujui untuk jangka waktu lima tahun ke depan.
Namun Darmin menegaskan besarnya pinjaman untuk reformasi birokrasi ini hanya 10-15 persen dari total kebutuhan dana.
"Maksimal, besarnya 15 persen, tidak lebih dari itu," katanya usai konferensi pers di Departemen Keuangan, Jakarta, Senin 23 Juni
2009.
Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak, Robert Pakpahan, mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3-4 triliun setahun untuk proyek yang akan berakhir pada 2013 nanti. "Kami akan menerima dana pinjaman dari Bank Dunia untuk reformasi ini, sebesar Rp 1,38 triliun," katanya.
Tapi dana ini, kata dia, dibagi untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Sehingga total dalam satu tahun dana pinjaman yang menjadi beben APBN hanya sekitar Rp 250 miliar atau tidak sampai 10 persen. Dana itu nantinya akan digunakan untuk memperkuat IT dan operasional Ditjen Pajak.
Ditjen Pajak hari ini mencanangkan reformasi perpajakan jilid dua. Pencanangan ini ditandai dengan persemian PINTAR (Project for Indonesia Tax Administration Reform) yang merupakan salah satu bagian dari program reformasi jilid dua. Dengan reformasi jilid dua ini diharapkan mutu pelayanan pajak bisa lebih mudah dan cepat.
umi.kalsum@vivanews.com
