VIVAnews - Pengadaan terminal kayu di beberapa lokasi strategis diperkirakan akan menekan sebanyak 25 persen biaya pungutan.
"Kalau direalisasikan akan mengurangi ekonomi biaya tinggi dari penjualan harga kayu per kubiknya," kata Ketua Umum Asosiasi Industri Meubel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono dalam Breakfast Meeting Pembangunan Terminal Kayu Terpadu dan Pusat Pengolahan Industri Rotan Terpadu di kantor Departemen Perindustrian Gatot Subroto Jakarta, Rabu, 17 Juni 2009.
Menurut Ambar, dengan adanya terminal khusus penyedia bahan baku kayu sekaligus "clearing house" dimana semua bahan baku kayu merupakan bahan baku legal, maka biaya pungutan yang sering terjadi dalam pembelian bahan baku kayu akan bisa ditekan.
Pemerintah hingga saat ini tengah menyelesaikan pembangunan empat terminal kayu terpadu (TKT) dan dua pusat pengolahan industri rotan terpadu (PPIRT). "Kalau untuk terminal kayu yang sudah akan selesai pembangunan di Kendal Jawa Tengah, sementara di Jawa Timur, Bitung Sulawesi Utara, dan Papua sedang dalam proses perencanaan," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris.
Sementara, PPIRT yang sudah beroperasi di Palu Sulawesi Tengah dan dua lainnya di Katingan Kalimantan Tengah dan Pidie Nanggroe Aceh Darussalam. "PPIRT di Palu sudah beroperasi bahkan telah dijadikan tempat latihan kerja bagi pelajar Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Rotan di Palu," kata Fahmi. Sementara di dua lokasi lainnya sedang proses pembangunan di tahun anggaran 2009.
Walikota Bitung, Sulawesi Utara Hanny Sondakh menjelaskan lokasi pembangunan terminal kayu telah siap, baik secara lahan tanah dan perkantoran. Sementara, bangunan workshop sedang dalam penghitungan anggaran. "Dalam waktu dekat, proses anggaran perubahan sudah akan disahkan," kata Sondakh.
Sondakh mengusulkan untuk kayu yang masuk ke Bitung, perlu ada payung hukum sehingga bisa lebih mudah masuk pelabuhan Bitung.
"Beberapa waktu lalu, perahu-perahu layar yang masuk hanya menggunakan surat keterangan dari lurah. Padahal perlu ada surat dari Dephut. Pada umumnya masyarakat ekonomi lemah belum paham sehingga ada masalah," ujarnya.
nyit_nyit
