VIVAnews - Masyarakat sipil atau civil society akan mendesak penghapusan utang Indonesia jika partai tidak menjawab isu utang dengan lebih tegas. Pertumbuhan ekonomi yang positif seharusnya bisa menurunkan utang, tidak hanya secara rasio, namun juga jumlah absolut.
"Masyarakat masih terbius isu kemiskinan, padahal utang lah yang menjadi pokok permasalahannya," kata Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat M Dawan Rahardjo pada diskusi bertajuk Utang Versus Kedaulatan: Tantangan Ekonomi Politik Presiden Sekarang dan Mendatang yang digelar Freedom Institute-LP3ES di kantor LP3ES, Jalan S Parman, Jakarta, Minggu kemarin, 14 Juni 2009.
Dawan menambahkan, komunitas sipil perlu lebih kritis mencermati masalah bangsa. Pasalnya, komunitas itu dinilai terpelajar dan bertindak untuk kepentingan rakyat, terutama dalam menandingi isu penghapusan utang.
Utang Indonesia pada Januari 2009 berjumlah Rp 1.667 triliun rupiah. Utang itu terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 747 triliun dan utang berbentuk surat utang negara Rp 920 triliun.
Pengamat politik internasional Syamsul Hadi menambahkan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim rasio utang dalam negeri menurun. "Hal itu betul, tapi hanya untuk utang non-komersil," tuturnya.
Dia menambahkan, penurunan utang non-komersil terjadi karena digantikan oleh utang komersil, seperti surat utang negara (SUN).
SUN tidak kalah merugikan daripada utang perbankan karena jangka waktunya singkat dan bunga utang tinggi. "Padahal, kita tidak tahu apakah investornya didominasi asing atau domestik," ujarnya.
Selain itu, surat utang berdenominasi dolar akan mempercepat membangkrutkan negara.
Syamsul mengungkapkan, penghapusan utang menjadi tugas utama karena akan meningkatkan kedaulatan Indonesia untuk membebaskan fiskal dan moneter serta memperkuat finansial dan posisi negara. "Selama masih ada utang, negara masih terjajah," katanya.
sangsuperstar
