VIVAnews - Munculnya isu utang negara selama masa kampanye pemilihan presiden, membuat gerah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tidak tanggung-tanggung, Menkeu mengundang sejumlah media massa untuk menghadiri 'kuliah singkat' kondisi keuangan negara.
"Selaku Menkeu saya bertanggungjawab terhadap publik untuk memperoleh informasi yang sebenarnya," kata Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu 14 Juni 2009.
Menurut Sri Mulyani, penjelasan mengenai kondisi keuangan negara terutama masalah utang diharapkan bisa mendudukkan masalah secara apa adanya. "Isu utang bagi suatu negara bisa menjadi satu persoalan bisa juga tidak," ujarnya.
Dalam penjelasan lebih dari 1,5 jam itu, Menteri mengatakan persoalan utang di Indonesia seringkali disikapi dengan tegang, karena ada sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan pengamat ekonomi yang masih mengaitkan isu utang saat ini dengan masalah masa lalu. "Sejak rezim reformasi kita sudah berbeda. Masa Orde Baru dulu memang ada kebocoran hingga 30 persen," ujarnya.
Sejumlah isu juga ditanggapi Menteri yang datang ditemani suaminya tersebut. Isu-isu itu adalah beban utang negara yang bakal ditanggung hingga anak-cucu, keuangan negara yang ditopang utang, penjelasan rendahnya rasio utang terhadap produk domestik bruto, usulan pengalihan utang untuk program subsidi masyarakat, serta kewajiban negara membayar biaya komitmen dari pinjaman utang kepada negara kreditor.
"Seringkali pengamat dan LSM membawa isu-isu yang sebenarnya sudah kadaluarsa," ujar Sri Mulyani. "Semua perhitungan kami dilakukan dengan hitung-hitungan yang dilihat dari sisi manfaat, benefit, biaya, dan ongkos," ujarnya.
Selama kampanye terbuka Pilpres 2009, sejumlah calon presiden seringkali mengangkat isu-isu pengelolaan keuangan negara terutama isu utang negara. Terakhir, isu yang muncul ke permukaan adalah dugaan dana biaya langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin yang menggunakan sumber dana dari utang.