VIVAnews - Pengamat Ekonomi dai Universitas Indonesia Nur Iman Subono menilai pemerintah tidak memiliki keberanian untuk membuat terobosan dalam merenegosiasikan kontrak karya dengan perusahaan asing di sektor pertambangan.
"Pemerintah selalu takut kalah di Lembaga Arbitrase," ujar Subono dalam Talkshow Campur Tangan dan Kepentingan Capres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 di Restoran Beautiqa, Jalan Abdul Muis, Jakarta, Kamis 11 Juni 2009.
Menurut Subono, terdapat dua pilihan yang bisa diambil pemerintahan pasca Pilpres mendatang yaitu melakukan bisnis seperti biasa (bussiness as ussual) atau melakukan terobosan baru. "Salah satu yang paling strategis adalah renegosiasi kontrak karya," ujar dia.
Subono mengatakan, posisi pemerintah selama ini seperti 'kalah sebelum berperang' karena takut terhadap ancaman arbitrase internasional yang digadang perusahan asing. "Padahal mereka pasti mau renegosiasi karena mereka sudah menikmati keuntungan," ujar dia.
Menurut Subono, langkah terobosan tersebut bisa dilakukan berkaca dari pengalaman dari negara Amerika Latin seperti Bolivia dan Venezuela. Kedua negara itu cukup berhasil merenegosiasi kontrak karya dengan sejumlah perusahaan tambang asing.
Sementara itu, ekonom dari kubu JK-Win, Fadhil Hasan menilai belum adanya kemandirian ekonomi Indonesia merupakan upaya sengaja oleh negara asing untuk menciptakan ketergantungan.
"Hal itu terlihat dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang membuat Indonesia terjebak dalam perangkap utang. (Ketergantungan) itu sengaja diciptakan melalui pola anggaran tersebut," ujarnya.
Fadhil menambahkan, mindset masyarakat dan pemerintahan juga perlu diubah. Selama ini pola pikir yang tercipta adalah bangsa Indonesia tidak mampu.
Sebagai contoh, pembangunan sejumlah bandar udara di Tanah Air dibangun menggunakan dana asing. Hanya ada satu bandara yang dibangun menggunakan dana sendiri yaitu Bandara Hasanuddin di Makassar. "Ini menunjukkan bahwa negara kita sebenarnya mampu," ujarnya.
