VIVAnews - Pemerintah Jepang akan menggiatkan sektor riil. Upaya ini dilakukan agar krisis moneter global tidak terulang lagi di masa depan. Perdana Menteri Jepang Taro Aso menilai krisis yang terjadi saat ini dan 10 tahun lalu akibat sulitnya mengontrol 'ekonomi kertas'.
"Terutama transaksi derivatif yang jumlahnya tidak seimbang dengan kegiatan sektor ekonomi riil," kata Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang Yusron Ihza Mahendra mengutip pernyataan PM Aso dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews, Kamis 30 Oktober 2008.
Untuk mengantisipasi tidak terulangnya lagi krisis serupa, Yusron menuturkan, dalam pertemuan yang berlangsung Rabu 29 Oktober 2008, ia juga meminta kepada Jepang sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia untuk melakukan kebijaksanaan new deal seperti melakukan government spending (belanja pemerintah oleh pemerintah) secara besar-besaran di sektor ekonomi riil, termasuk investasi di bidang infrastruktur.
"Sebab sektor riil terbukti lebih stabil ketimbang 'ekonomi kertas' yang lebih diwarnai unsur spekulatif," katanya.
Peningkatan kegiatan di sektor riil juga membuka kesempatan kerja bagi banyak orang ketimbang 'ekonomi kertas' yang hanya melibatkan pemain-pemain yang terbatas.
Delegasi Liga Parlemen Indonesia-Jepang juga mengingatkan PM Aso soal gagasan yang dicetuskan PM Jepang Miyazawa saat krisis moneter melanda Asia pada tahun 1998 lalu, yakni soal pembentukan Asian Monetary Fund yang bersamaan dengan itu muncul juga gagasan pembentukan Yen Blok di Asia.
"Kami sarankan ke PM Aso untuk memikirkan kembali ide itu. Dalam konteks investasi di sektor riil, kami juga sarankan ke PM aso tentang kemungkinan Jepang melakukan investasi dalam pengembangan Selat Sunda sebagai alternatif bagi Selat Malaka yang sempit, dangkal dan padat," beber Yusron.
