VIVAnews - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom ikut-ikutan dibuat repot oleh polemik soal paham ekonomi neoliberal yang dituduhkan pada Boediono, calon wakil presiden pasangan Susilo Bambang Yudhoyono. Miranda sampai harus mencari buku-buku tentang neoliberal.
"Saya tidak tahu apa itu neoliberal," ujar Miranda dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2009. Saat itu, dia ditanya oleh anggota DPR dari PDI-Perjuangan, Ramson Siagian tentang kebijakan ekonomi Indonesia yang condong ke neoliberal.
Miranda mengaku tidak mengerti apa yang disebut sebagai neoliberal. "Selama 42 tahun belajar ekonomi, saya tidak tahu neoliberal."
Namun, jika yang dimaksud kebijakan ekonomi bebas 100 persen dan tidak ada campur tangan pemerintah, Miranda mengaku tidak sepakat.
Menurut dia, Indonesia tidak seperti itu. Pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari awal hingga lima tahun usianya juga tidak seperti penganut paham ekonomi liberal.
Dia mengaku mencoba mencari buku-buku kembali untuk mempelajari neoliberal. Namun, dari hasil pencariannya, Miranda tidak memperoleh kejelasan soal neoliberal. Apalagi, jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan SBY.
"Jadi, saya yakin betul, jangankan di pemerintah, di institusi seperti bank sentral saja tidak ada persaingan bebas," ujar Miranda.
Bank sentral membuat aturan agar persaingan berjalan dengan keseimbangan. Misalnya, aturan pencadangan untuk kredit kecil, BI memberikan keringanan. "Jadi, tidak benar kalau BI membebaskan bank bersaing tanpa aturan."
Menurut dia, semua kebijakan yang diambil adalah untuk hasil yang terbaik bagi Indonesia. "Jadi, maaf sekali, kalau saya tidak bisa menjawab soal neolib."
