Analis Poltak Hotradero:

Tolak Asing, Ekonomi RI Takkan Berkembang

Sebelum membuka sistem ekonominya, pertumbuhan ekonomi India hanya 2-3 persen.

Kamis, 28 Mei 2009, 17:17 WIB
Heri Susanto, Agus Dwi Darmawan
Deklarasi SBY - Boediono (Vivanews/ Tri Saputro)

VIVAnews - Pengamat Pasar Modal Poltak Hotradero menilai visi misi ekonomi ketiga calon presiden tidak jauh berbeda. Namun, dia mengingatkan sikap calon presiden yang anti asing justru akan berdampak buruk bagi perekonomian.

Poltak menilai sistem ekonomi yang diterapkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tidak akan jauh berbeda karena mereka saat ini masih satu tim. Perbedaannya, Kalla mungkin akan menerapkan pajak lebih rendah karena dia seorang pengusaha. SBY tidak akan jauh beda dari sistem sekarang.

Sedangkan, Megawati lebih mengedepankan sistem ekonomi kerakyatan, meskipun dua calon lainnya juga memiliki basis yang sama ekonomi kerakyatan. "Tapi karena sekarang basisnya bicara kerakyatan, maka itu bagus karena masyarakat akan digerakkan," kata dia.

Dia menekankan apapun platformnya, prinsip dasar ekonomi harus ada bayarannya. "Tentu jadi pertanyaan, dari sekian banyak janji yang disebut bayarannya akan seperti apa," kata dia dalam diskusi visi 3 capres di Intiland Tower, Jakarta, Kamis 28 Mei 2009.

Namun, Poltak mengingatkan jika melihat arah ekonomi sejumlah capres yang menolak asing, ia meragukan Indonesia akan bisa berkembang.

Sebagai gambaran Poltak mengambil contoh India. Menurut dia, sebelum membuka sistem ekonominya, pertumbuhan ekonomi India hanya 2-3 persen. Bayangkan, menurut dia, India sebelum tahun 1990-an dengan jumlah penduduk yang besar dan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan hanya bisa tumbuh 3 persen.

Namun, menurut dia, setelah India membuka sistem perekonomiannya dan banyak melakukan perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi India bangkit sampai di atas 6 persen. "Jadi, kuncinya bagaimana pemerintah bisa membuka perdagangan dan investasi asing," kata dia.

Dia menjelaskan sistem ekonomi kerakyatan memang ada positif dan negatif. Tapi untuk acuan Indonesia yang lebih baik, dia menyarankan calon presiden mendatang tidak boleh menutup diri.

Apalagi, jika Indonesia hanya akan terpaku pada sektor pertanian. Menurut dia,
di negara maju dan berkembang sekalipun, sektor pertanian dari tahun ke tahun jumlahnya menyusut. Dengan menyusutnya jumlah petani, maka produktifitas mereka akan meningkat dan penghasilan mereka meningkat.

"Mereka yang tidak kompeten jadi petani, beralih ke usaha lain," kata dia. Lagi-lagi contohnya India yang memajukan industri dan perdagangannya. Sektor ini tidak banyak membutuhkan tenaga, tetapi hanya pikiran. India pun menjadi negara maju dengan mengubah sistem ekonomi.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah memperhatikan sektor pendidikan. Jika pendidikan bagus, akan muncul kreativitas baru yang membangkitkan usaha. Pemerintah kemudian membuka perdagangan dan industri.



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
Redaksi Yth, Teringat ketika Presiden Soekarno giat melakukan politik konfrontatif dgn dunia internasional pada 1950'an dengan aksi nasionalisasi semua perusahaan asing, terutama perusahaan-2 milik Belanda. Perusahaan-perusahaan eks Belanda yang kemudian
Balas   • Laporkan
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ