VIVAnews - Pemerintah Kabupaten Tuban meminta semua kegiatan pemasangan pipa minyak di Blok Cepu dihentikan sebelum izin dari pemerintah kabupaten dikeluarkan.
Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti mengatakan, sejak awal pemerintah kabupaten belum mengizinkan, meski pembangunan pipa telah berlangsung.
"Kami belum menerbitkan izin, tapi ini dilanggar," kata Haeny di kantor Dewan Perwakilan Daerah, Senayan, Jakarta, Selasa 26 Mei 2009.
Dia juga menyayangkan tindakan pemerintah pusat yang menggunakan jasa kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga pemasangan pipa itu. "Tindakan ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah kabupaten meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral agar mengurus izin ke pemerintah kabupaten.
Izin BP Migas dan Departemen Energi ini sebagai wakil dari perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama. "Mereka sudah menyanggupi itu," katanya.
Perseteruan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tuban berawal dari tak kunjung dikeluarkannya izin atas pembebasan lahan lapangan Blok Cepu, tepatnya di Banyu Urip, Tuban, dari pemerintah kabupaten.
Pemerintah kabupaten juga belum mengizinkan pembebasan lahan untuk penanaman pipa sepanjang 10 Km dari 37 Km. Pipa ini akan mengalirkan minyak dari blok yang dikelola Join Operation Body Pertamina - Petro China ke Laut Jawa.
Namun, karena pemerintah pusat kesal, pertengahan bulan ini, BP Migas dan Departemen Energi tetap memasang pipa di lahan sengketa itu dengan pengawalan Polisi dan TNI. Pemerintah bersi keras memasang pipa agar produksi awal blok ini bisa sesuai jadwal, Agustus mendatang.
Produksi awal blok ini diperkirakan 20 ribu barel per hari. Karena tingginya produksi itu, pemerintah menekan agar secepatnya lapangan ini berproduksi, sehingga bisa menyumbang target lifting minyak nasional, 960 ribu barel per hari. Akibat mundurnya produksi ini, negara berpotensi kehilangan pendapatan US$ 150 juta.
