VIVAnews - Pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan US$ 150 juta karena mundurnya produksi minyak dari Blok Cepu.
Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas R Priyono mengatakan, mundurnya produksi disebabkan belum keluarnya izin pembebasan lahan dan pemasangan pipa 10 inchi dengan panjang 10 kilometer dari Bupati Tuban.
''Soal pembebasan lahan ini sudah kami laporkan ke Pak Menteri (Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro), bahkan Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla), tapi belum juga berhasil,'' kata Priyono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Energi DPR, di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 14 Mei 2009.
Menurut dia, karena tidak kunjung diberikan izin pembebasan lahan, Menteri Kehutanan pun menarik izin penggunaan lahan hutan untuk pengembangan fasilitas produksi. "Molornya produksi Cepu bukan karena kesalahan ExxonMobil, tapi juga masalah eksternal," kata dia.
Agar bisa memproduksi minyak lebih awal, BP Migas sedang membangun fasilitas produksi awal (EPF) dengan kapasitas 20 ribu barel per hari. Fasilitas ini diharapkan bisa beroperasi pada akhir Agustus 2009. "Progresnya sudah mencapai 70 persen," tutur Priyono.
