VIVAnews - Hingga 2020, Indonesia akan memberantas 47.000 hektare kawasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (slum area).
"Sesuai target pemerintah dalam MDGs (Millenium Development Goals), 47 ribu hektare kawasan itu akan beres sampai 2020," kata Menurut Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M Yusuf Asy'ari pada paparan pers Forum Menteri se-Asia Pasifik yang menangani Pembangunan Perumahan, Permukiman dan Perkotaan (APMCHUD) di Jakarta, Rabu 8 April 2009,
Menurut Yusuf, semakin maraknya permukiman kumuh di seluruh dunia menjadikan pengembangan kawasan permukiman, perumahan, dan perkotaan sangat krusial.
Menpera menambahkan, hasil penelitian mengenai perkembangan perumahan kumuh teranyar menempatkan Afrika Sub Sahara sebagai kawasan dengan slum area terbesar di dunia. Kawasan kumuh di wilayah tersebut paling besar dengan persentase 62 persen, diikuti Afrika Tengah 43 persen, dan Amerika Latin 28 persen.
Pada penelitian Badan Persatuan Bangsa Bangsa yang berkonsetrasi pada perumahan (UN HABITAT) merilis, kawasan kumuh di Asia Tenggara mencapai 20 persen. "Walaupun masih banyak perumahan kumuh, tapi kita bukan juara kawasan kumuh," tutur Yusuf.
Selain itu, menurut Menpera, tantangan perumahan di perkotaan disebabkan pembangunan yang sangat cepat tanpa perencanaan dan manajemen yang baik.
Yusuf menambahkan, pertumbuhan perkotaan yang cepat dan tidak teratur juga membawa dampak urbanisasi dan kemiskinan ke perkotaan. "Masalah lain adalah pengembangan permukiman yang tidak menurun ke daerah perdesaan, serta terjadinya perubahan iklim," ujar Yusuf.
Untuk meredam arus urbanisasi, kata Menpera, yang disertai kemiskinan dan akhirnya berimbas pada perumahan kumuh perlu adanya rancangan pembangunan model perkotaan, permukiman, dan perumahan untuk diadopsi pada pembangunan di kawasan perdesaan. "Model pembangunan dengan keterkaitan diantara kawasan perkotaan dan perdesaan harus dilakukan," tutur Menpera.
Dia menyontohkan program rumah sederhana sehat (RSH) yang digalakkan di perkotaan hingga tingkat tertentu dapat dilanjutkan ke daerah perdesaan. Sebab, hal itu akan mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan.
Selain itu, program pengurangan kawasan kumuh yang mendapat pembiayaan dari organisasi PBB bidang Perumahan (UN HABITAT), menurut Yusuf adalah salah satu upaya menjalankan program di tengah keterbatasan anggaran. "Salah satunya cara kita mencari dana dari luar seperti dana hibah walaupun pelaksanaannya langsung masuk ke daerah," katanya.
Pejabat Pelaksana Sementara Sekretaris Menteri Perumahan Rakyat Tito Murbaintoro menuturkan, Indonesia mendapatkan dana hibah dari UN HABITAT untuk menjalankan program pengentasan kawasan kumuh di Solo, Jawa Tengah selama empat tahun.
UN HABITAT memberikan jaminan kredit perumahan kepada rakyat miskin melalui Badan Layanan Umum (BLU) untuk disalurkan ke Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti Bank Perkreditan Rakyat.
