VIVAnews - Bagi pendatang baru di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, bisa mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta dengan percuma tentu sangat menyenangkan. Terlebih kalau mendapatkannya dari gubernurnya langsung, tentu itu penghargaan yang besar.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak jika dihadiahi KTP Jakarta. "Saya tidak perlu dihadiahi KTP Jakarta Pak, karena saya warga Banten," kata Sri Mulyani kepada Gubernur Jakarta Fauzi Bowo saat penandatanganan penerusan hibah pinjaman dari Jepang di Departemen Keuangan, Jakarta, Rabu 25 Maret 2009.
Sri Mulyani mengatakan, hibah yang diberikan pada saat itu adalah kewajiban negara. "Penandatanganan hibah ini merupakan dari kebijakan hibah pemerintah pusat untuk DKI Jakarta guna meningkatkan pelayanan ke masyarakat," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah pusat kepada DKI memberikan hibah sebesar 758 juta yen untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) System. Diharapkan dengan pembangunan MRT ini, tingkat kemacetan yang ada di Jakarta bisa terpecahkan.
"Karena percuma DKI punya gubernur yang punya gelar insinyur dan katanya dari luar negeri tapi tidak bisa menyelesaikan masalah transportasi di Jakarta," tambahnya.
Proyek MRT ini disebut sudah menjadi prioritas pembangunan nasional dan telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.
