VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengaku tidak khawatir bantuan tunai langsung (BLT) akan mendongrak perolehan suara Partai Demokrat. Menurut Kalla, BLT merupakan program pemerintah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Bukan soal khawatir atau tidak. Ini soal undang-undang, hanya melaksanakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Kalla kepada wartawan, Kamis 19 Maret 2009. Jika tidak dilaksanakan, kata dia, justru melanggar UU.
BLT, kata Kalla, dilaksanakan oleh pemerintah, bukan satu partai. Waktu proses persetujuan di DPR semua partai setuju, termasuk Golkar. "Golkar yang ngotot," ujar Kalla yang juganya.
Selain itu, Kalla juga mengatakan pengawasan di pembagian BLT tahap III kali ini tidak diawasi secara khusus. "Sama saja dengan pelaksanaan BLT dua kali sebelumnya, pada 2005 dan 2008," kata dia.
