VIVAnews - Indonesia Property Watch (IPW) menilai tertundanya program pemerintah berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akibat salah pemerintah dalam melihat kondisi di lapangan mengenai pembangunan perumahan rakyat.
Seperti diketahui, pemerintah mencoba bernegosiasi dengan perbankan agar suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) diturunkan menjadi lima sampai enam persen.
"Itulah arogansi pemerintah dengan membawa kepentingan masing-masing tanpa melihat kondisi lapangan yang akhirnya akan berakibat fatal," kata Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda kepada VIVAnews.com, Jakarta, Jumat 3 Februari 2012.
Menurut Ali, sebetulnya dengan penerapan skema lama tetap berjalan, dengan suku bunga 8,15 persen sepertinya para konsumen tidak protes. "Malah permintaan naik dari 8.000 unit pada 2010 menjadi 109.000 unit di 2011. Kan lucu, pemerintah mengorbankan rakyat hanya demi negosiasi bunga yang cuma 1-2 persen," ujarnya.
Seharusnya, Ali melanjutkan, pemerintah tidak menghentikan FLPP secara sepihak tanpa berdiskusi dengan para pemangku kepentingan seperti pengembang dan perbankan.
Ali menilai, keinginan pemerintah untuk menurunkan suku bunga KPR cukup bagus, namun hal itu tidak dengan mudah bisa begitu saja dilakukan.
"Kecuali, porsi pemerintah dalam memberikan subsidi mencapai 90 persen, sisanya ditanggung bank. Sebab, para bank penyalur FLPP seperti BRI, BTN, dan BNI, meski bank pemerintah, mereka kan perusahaan terbuka yang tidak bisa semaunya merugi," ujar Ali.
Ali kembali menengaskan, jika polemik FLPP terus terjadi dan tidak membuahkan penyelesaian, dipastikan penyerapan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan berkurang dan jauh dari misi untuk mengurangi ketersediaan hunian atau back log.
"Untuk itu, sebaiknya pemerintah dan bank penyalur FLPP dapat bermusyawarah. Jika tidak, yang rugi pasti rakyat juga," katanya. (art)
tujuhsembilan
03/02/2012
