VIVAnews - Pemerintah menolak anggapan bahwa rendahnya upah tenaga kerja Indonesia menjadi salah satu indikator keuntungan dalam bersaing dengan negara lain. Kesejahteraan tenaga kerja turut perlu diperhatikan.
Demikian Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, saat dimintai tanggapan mengenai rendahnya upah tenaga kerja menjadi faktor daya saing dengan negara lain.
"Pekerja kita harus sejahtera," ujar Hatta usai rapat di Jakarta, Jumat malam, 27 Januari 2012.
Hatta melanjutkan keseimbangan perlu ada di dunia bisnis. Di samping pekerja, perusahaan juga perlu mendapat untung dengan peningkatan produktivitas pekerjanya.
"Negaranya juga harus mendapatkan pajak. Semuanya harus serasi seimbang," katanya.
Komitmen para pekerja untuk meningkatkan produktivitas, tambahnya, menjadi daya tawar lain dalam meningkatkan daya saing industri Tanah Air.
Hatta berharap kejadian demo buruh ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Karena kejadian ini memberi dampak negatif bagi seluruh aspek masyarakat.
"Harus didialogkan, jangan menempuh cara-cara yang mengakibatkan industri terhenti," katanya.
Aksi unjuk rasa buruh ini dipicu putusan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) yang memenangkan Apindo Kabupaten Bekasi yang memerintahkan Gubernur Jawa Barat merevisi SK UMK tahun 2012. Artinya, upah buruh batal naik 30 persen menjadi Rp1.491.000.
Demo besar-besaran pun dilakukan. Ratusan ribu buruh turun ke jalan. Peserta demo buruh tidak hanya pekerja dari perusahaan di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Ribuan buruh dari Bandung juga datang untuk memberikan dukungan. (ren)
Pak Hatta sdh membuktikan ucapannya lewat kasus Demo Buruh di Cikarang yang menutup jalan tol selama 5 jam, artinya himbauan Pak Hatta sudah tepa karena dia sdh membutkikan kalau dia adalah pemimpin, maju terus Pak Hatta kami akan mendukung mu
Menaikkan upah buruh hanya berdampak sesaat. Setelah itu inflasi lbh tinggi dr kenaikan upah. Apalagi demo sampe menutup tol merugikan banyak pihak. Usaha menurunkan harga2 barang lebih bermanfaat. Mulai dari membasmi pungli & benahi birokrasi pemerintah.
pulsaroid001
| 01/02/2012
|
Laporkan
Setuju!! Kenyataannya malah pengusaha dibebani uang siluman yang kadang lebih besar drpd pemasukan untuk negara maupun untuk kenaikan uaph
Sudah saat nya Pemerintah melek, sudah tidak ada keberpihakan pada kaum lemah, apalagi kalau UUD nya duit, pengadilan kita harus kembali ke Zaman batu di mana yg terkuatlah yg menang, Ya demo lah satunya jalan untuk dilirik dgn demo kita jadi kuat ....
Sok nyari perhatian. Pencitraan kayak Pak beye udah gak diterima lagi. Yg perlu Tindakan. Bukan OMDO. Yg kayak gini sih Gak bakalan kepilih Jadi Presiden.
action dong pak..! jangan cuma di mulut aja.. semua pejabat jg bilang gitu.. tp ya percuma kalo cuma di mulut aja.. yang kayak begini mau nyalonin presiden? bakalan ga kelar-kelar persoalan indonesia..