VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sebab, menurut Kadin, menaikkan harga akan lebih efektif dalam menekan subsidi energi.
Namun demikian, kebijaksanaan ini harus disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat golongan miskin yang rentan terhadap harga minyak dan pangan.
Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan bahwa besarnya subsidi BBM telah menjadi beban negara dan akan menyedot lebih dari seperempat APBN. "Akibatnya jika hal tersebut tidak ditangani dengan cepat dan tepat, program kegiatan pembangunan infrastruktur akan terhambat, karena anggarannya tersedot subsidi," kata Suryo di depan para anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, di kantor DPR, Jakarta, Kamis 19 Januari 2012.
Suryo mengatakan, pihanya tidak anti terhadap subsidi, namun ingin melihat adanya subsidi yang tepat sasaran, berdaya guna, dan efisien dalam pelaksanaan, serta bukan bersifat permanen. "Pada akhirnya subsidi harus dikurangi, kalau tidak dapat dihapus," kata Suryo.
Suryo mempertanyakan terkait dengan subsidi BBM, bagaimana dapat mengurangi kalau tidak menghilangkan beban subsidi yang begitu berat dan bahkan terus membengkak. "Sehingga dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada saat ini sangat rentan terhadap kenaikan harga BBM," ujarnya.
Karena itu, menurut Suryo, usulan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan oleh pemerintah dalam beberapa bulan mendatang merupakan hal yang wajar dan perlu didukung. Namun pada waktu bersamaan harus dapat dijamin bahwa pelaksanaannya harus efektif dan efisien, serta tidak menimbulkan pasar gelap, penyelundupan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.
purple.luck
20/01/2012
