VIVAnews - Pemerintah menjamin bahwa negosiasi ulang atau renegosiasi kontrak kerja dengan PT Freeport Indonesia akan terwujud. Sebab, kontrak yang telah ada tidak sesuai dengan kondisi kekinian.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, pihaknya mengimbau semua pihak untuk tidak khawatir dengan upaya renegosiasi kontrak karya. Renegosiasi akan terwujud, karena telah diatur dalam undang-undang.
"Kita memiliki undang-undang yang harus dijalankan dan implementasikan," kata Hatta saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis 29 September 2011.
Kontrak lama, dia melanjutkan, telah berumur sekitar 20 hingga 30 tahun. Untuk itu, terdapat beberapa poin dalam kontrak yang tidak valid dengan kondisi saat ini seperti terkait pembayaran royalti.
"Sekarang kondisi berubah, kami duduk sama-sama, nanti dibicarakan," tutur Hatta.
Sebelumnya, juru bicara Freeport Ramdani Sirait dalam surat elektronik kepada VIVAnews.com menyatakan bahwa perusahaan telah menjalankan operasi di Indonesia selama lebih dari empat dasawarsa. "Kontribusi kami pun kepada pemerintah telah mencapai 12 miliar dolar Australia (sekitar Rp107 triliun)," katanya. "Kami secara konsisten akan menghormati semua kontrak yang ada."
Dengan kontribusi seperti itu, Freeport yang mengelola Tambang Grasberg, Timika, Papua, yakin bahwa kontrak 1991 itu cukup adil bagi setiap pihak, termasuk untuk pemerintah. Bahkan, dia mengatakan, jika dibanding dengan negara penghasil utama bahan tambang lainnya di dunia, Indonesia masih beruntung.
Sekadar informasi, pemerintah tengah berusaha melakukan negosiasi ulang atas kontrak karya perusahaan tambang di Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan pendapatan negara. (art)
jezz
02/02/2012
Joannicho
26/10/2011
