VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat memprioritaskan reformasi birokrasi sebagai salah satu masalah yang menjadi perhatian serius. Dari sisi belanja negara, DPR secara tegas memberikan dukungan penuh bagi peningkatan kesejahteraan para pegawai negeri sipil.
"Dewan memberikan dukungan penuh bagi peningkatan kesejahteraan para abdi negara," ucap Ketua DPR-RI Marzuki Alie saat pidato pada rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011.
Menurut Marzuki, pada 2012, terdapat kebijakan belanja pegawai antara lain kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiun pokok rata-rata 10 persen, pemberian gaji, dan pensiun bulan ke-13, serta menampung kebutuhan anggaran remunerasi kementerian dan lembaga terkait reformasi birokrasi.
"Kebijakan remunerasi hanya merupakan bagian kecil dalam tahapan reformasi birokrasi," ucap Marzuki.
Reformasi birokrasi yang diinginkan masyarakat, lanjut Marzuki, adalah perubahan lebih besar, mendasar, dan menyeluruh terhadap perilaku abdi negara di seluruh tingkatan.
Selain itu, DPR mengharapkan agar pemerintah bekerja lebih keras dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai pada 2012. Caranya dengan meningkatkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah ada, optimalisasi pendapatan negara dan pemberian insentif fiskal.
"Pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap elastisitas pajak yang dipandang masih relatif rendah, dan pemerintah diminta bertindak tegas untuk mengatasi penanganan piutang pajak yang semakin besar," katanya. (art)
Klungsu
14/09/2011
jiyan
16/08/2011
wahyukodel
@Wahyukodel
16/08/2011
