Program Serba Murah SBY di 2012

Presiden berjanji terlibat langsung dalam penurunan kemiskinan melalui berbagai kebijakan.

Selasa, 16 Agustus 2011, 11:08 WIB
Antique, Iwan Kurniawan, Fadila Fikriani Armadita, Harwanto Bimo Pratomo
Pidato Kenegaraan Presiden SBY (Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki)

VIVAnews - Pemerintah berjanji untuk terlibat langsung dalam penurunan kemiskinan melalui berbagai kebijakan. Bahkan, dari tahun ke tahun, program Pro-Rakyat atau program untuk rakyat miskin terus digulirkan dengan jumlah lebih besar dan dengan persebaran lebih luas. 

"Saat ini, pemerintah membagi program bantuan untuk rakyat miskin ke dalam empat klaster," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-66 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2011.

Klaster pertama, menurut SBY, merupakan program bantuan dan perlindungan sosial, di antaranya berwujud beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu (raskin), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas.    

Klaster kedua, tambah Presiden, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kemudian, klaster ketiga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Sementara itu, klaster keempat, kata SBY, yang mulai efektif pada 2012 dan dilaksanakan secara bertahap meliputi sejumlah program rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, serta peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

"Melalui empat klaster itu, kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat," tuturnya. (art)



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
maju terus pak Be-Ye, saya mendukungmu.
Balas   • Laporkan
maju terus pak Be-Ye, saya terus mendukungmu.
Balas   • Laporkan
paparuga
16/08/2011
klaster?.. kayak perumahan mewah ya?
Balas   • Laporkan
misrawi
16/08/2011
Percuma Bos banyak program tpi miskin pengawasan,lihat implementasi Bos di daerah hanya jadi banjakan oknum2 kepsek,apalagi raskin harganya sdh dinaikkan oleh oknum2 pemerintah desa,alangkah baiknya kalao pengawsannya diperketat...
Balas   • Laporkan
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ