VIVAnews - Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani mengambil risiko agar pembangunan prasarana (infrastruktur) terus berjalan. Sebab sejumlah proyek infrastrukur telantar gara-gara tidak ada ketegasan dari pemimpin, dan kemacetan di ibukota pun semakin parah.
Hal itu disampaikan ekonom dari Universitas Atma Jaya, Prasetyantoko menanggapi hasil survei tahunan Economic Barometer 2010 oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia. Dalam survei itu, sejumlah kepala eksekutif korporat (CEO) di Indonesia mencemaskan kondisi infrastruktur yang nyaris tidak ada perbaikan.
"Infrastruktur menjadi masalah sangat rumit dan perlu secepatnya diselesaikan," kata Prasetyantoko saat berbincang dengan VIVAnews di Jakarta, Rabu 8 September 2010.
Pembangunan infrastruktur dianggap rumit karena tidak bisa diurusi oleh satu kementerian teknis, tapi harus melibatkan berbagai kementerian dan bahkan pemerintah daerah.
"Infrastruktur, khususnya jalan dan pelabuhan, tidak bisa hanya dikerjakan Kementerian Perhubungan, tapi juga harus melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional," katanya.
Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Yogyakarta misalnya, tidak bisa direalisasikan karena Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Yogyakarta tidak pernah sepaham. "Harusnya yang semacam ini bisa diselesaikan di pusat. Tentunya oleh pemimpin yang tegas," ujar Prasetyantoko.
Namun, meski rumit, pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan. Ini supaya Indonesia bisa lebih menarik bagi investor. "Pemerintah jangan mengandalkan swasta untuk membuat jalan dan pelabuhan sendiri, seperti yang terjadi di industri sawit dan tambang batu bara di Kalimantan," katanya.
Survei PwC Indonesia yang dilakukan kepada 124 eksekutif senior dari berbagai industri menunjukkan bahwa 48 persen dari responden menyatakan perbaikan infrastruktur harus menjadi fokus utama pemerintah. Masukan tersebut terutama dari para eksekutif di sektor energi, utilitas, pertambangan serta sektor telekomunikasi dan teknologi informasi.
Sekitar 97 persen eksekutif korporasi yang disurvei juga mengaku prihatin terhadap kondisi infrastruktur yang ada saat ini akan menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Mereka pun pesimistis terhadap ketersediaan dana pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Para responden merasa bahwa hal-hal itu merupakan hambatan utama yang akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis mereka dalam 12 bulan mendatang,” kata Jusuf Wibisana, chairman dari PricewaterhouseCoopers Indonesia. (art)
bahari
09/09/2010
