VIVAnews - Pengamat ekonomi Dradjad Wibowo menilai Bank Indonesia (BI) tidak bisa membatasi ekspansi bank milik Malaysia di Indonesia. Hal itu karena aturan Bank Indonesia memang cukup lemah untuk membatasi ekspansi bank asing.
Undang-Undang Perbankan memperbolehkan bank dimiliki asing hingga 99 persen. BI tidak mempunyai dasar menolak ekspansi Malaysia kecuali jika memberlakukan mekanisme penalti.
"Misalnya jika ternyata bank kita dipersulit bisa menjatuhkan penalti," ujar Dradjad di Jakarta, Kamis 2 September 2010.
Namun, menurut dia, seharusnya Indonesia menerapkan asas resiprokal. Hal tersebut bisa berlaku jika pemerintah Indonesia, yang diwakili Kementerian Luar Negeri dapat membahas masalah ini.
BI, dia melanjutkan, dapat membatasi ekspansi jumlah cabang dan aktivitas usaha melalui Peraturan BI. Namun aturan itu masih lemah.
Seperti diketahui, ekspansi perbankan Indonesia seperti PT Bank Mandiri Tbk ke Malaysia tak semudah Malaysia membuka bank di Indonesia. Bank Mandiri yang ingin membuka cabang hanya diberikan izin outlet yang masih terbatas pada jasa pengiriman uang (cash to account).
Namun, BI lebih memilih untuk berbicara baik-baik dengan Bank Sentral Malaysia terkait sulitnya Bank Mandiri untuk mendirikan cabang di Malaysia. BI tidak menerapkan asas resiprokal kepada bank Malaysia.
Darmin mengakui untuk membuka cabang di Malaysia memang lebih sulit. Bank Mandiri yang ingin membuka cabang, harus mendirikan anak usaha.
Yang simpan uang nya di bank milik malaysia, pindahkan ke bank milik bangsa sendiri, buat kemajuan bangsa sendiri. kali aja perang jadi, hilang tuh uang yg di simpan di bank milik malaysia.
kasian dech bangsaku kalau bank aja jadi milik negara asing gimana kita mau maju.yg ada bentuk jajahan baru .kapan kita merdeka ....kalau yg penting jd aset mereka juga.tragis sekali .pemerintah malaisia aja bisa lindungi banknya masa indonesia ga bisa ??
Ya iyalah semua bankir udah tau kalo buka cabang di luar negri itu susahnya bukan main... lalu, kenapa BI mudah sekali kasih ijin ke pesaham asing? ya karena sudah disuap... kalo enggak, gak mungkin buat kebijakan aneh...