Menteri PU: Batalkan Saja Pinjaman Bank Dunia

  (Antara/ Jafkhairi)

BERITA TERKAIT

• Bebaskan Lahan Tol, Pemerintah Siapkan Rp6 T
• DPR Belum Restui Suntikan Modal 5 BUMN
• Pemerintah Akan Bantu Swasta Bebaskan Lahan
• Itochu Bangun Rel Kereta Rp18 T di Kalteng
• Tersandung Lahan, 28 Proyek Tol Mangkrak

VIVAnews - Perbaikan dan peningkatan lima paket jalan yang mendapatkan pendanaan dari Bank Dunia melalui program Strategic Road Infrastructure Project (SRIP) belum dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pasalnya, pemerintah masih kesulitan mencairkan pinjaman dengan nilai total US$200 juta itu.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto menuturkan, saat ini, lima paket jalan tersebut sedang dalam proses lelang dan menunggu persetujuan dari Bank Dunia. Diharapkan, setelah Lebaran pinjaman tersebut telah cair. "Mudah-mudahan setelah Lebaran sudah bisa segera dikerjakan," ujarnya di Jakarta, Senin 31 Agustus 2010.

Djoko menuturkan, lima paket jalan yang belum ditingkatkan adalah Lingkar Selatan Jambi, Palembang, Bypass Lampung. Kemudian, Cilegon-Pasauran dan Losari-Pejagan. Walaupun belum ditingkatkan, namun menurutnya, tidak akan mempengaruhi arus mudik Lebaran 2010.

Sementara itu, Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Harris Batubara mengatakan peningkatan 22 paket jalan tersebut menelan dana sekitar US$290 juta.

Dari US$290 juta, US$200 juta di antaranya berasal dari pinjaman Bank Dunia, sisanya sebesar US$90 juta berasal dari rupiah murni. "Program ini sudah dilaksanakan sejak tiga tahun lalu," katanya.

Beberapa waktu lalu, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan berniat membatalkan pencairan dana SRIP karena Bank Dunia selaku kreditor lamban dalam mencairkan dana.

Pasalnya, pemerintah mampu meningkatkan jalan dengan menggunakan dana APBN namun Bank Dunia terus menawarkan diri untuk membiayai proses penambahan ruas jalan nasional.

"Saya sudah minta untuk membatalkan saja, tidak ada urusan lagi dengan Bank Dunia. Daripada mereka bikin jelek kondisi jalan karena persyaratan dan prosedur yang tidak jelas. lihat saja jalan di Brebes yang kondisinya memprihatinkan karena Bank Dunia tidak kunjung mencairkan dananya," katanya.

Sejak awal, Bank Dunia meminta pembentukan procurement advisor (penasehat lelang) yang bertugas untuk memastikan bahwa proses lelang akan berjalan dengan benar sebelum pinjaman dicairkan. Pembentukan tersebut membuat proses pencairan menjadi panjang dan rumit.

Laporan: Iwan Kurniawan

nursal mondro

25/11/2010

saya setuju pak menteri karena pinjaman asing, apakah itu dari Jepang, Korea, China dan Bank Dunia selalu memberat kan kita kemudian harus pakai kontraktor dan konsultan dari mereka jadi 40 % uang pinjaman kembali ke kantong mereka lagi.

• Balas   • Laporkan

nursal mondro

25/11/2010

saya setuju pak menteri karena pinjaman asing, apakah itu dari Jepang, Korea, China dan Bank Dunia selalu memberat kan kita kemudian harus pakai kontraktor dan konsultan dari mereka jadi 40 % uang pinjaman kembali ke kantong mereka lagi.

• Balas   • Laporkan

adin

05/10/2010

biasanya penasehat lelang harus dari pihak mereka (bank dunia) kemudian setelah terbentuk mereka akan menyarankan konsultan asing yang mereka rekomendasikan. Jadinya kita hanya akan memberikan proyek untuk mereka, tetapi hutang kita harus bayar plus bunga

• Balas   • Laporkan

m4s4m1

05/10/2010

bagus jangan ngutang terus... http://quantumbisnis.blogspot.com

• Balas   • Laporkan

nanang

31/08/2010

setuju pak, bank dunia merupakan jebakan dan membuat Indonesia tetap menjadi negara pengutang dan ujung2nya kita tetap menjadi warga dunia ketiga yg selalu dijengkali oleh negara2 donor

• Balas   • Laporkan

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau