VIVAnews - Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah memahami biaya yang dibutuhkan untuk perpindahan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta akan sangat mahal.
Namun demikian, biaya itu secara kalkulasi diperkirakan sama dibandingkan tingkat kerugian banyak pihak bila Ibukota tetap berada di Jakarta.
"Kalau pindah, biaya yang dikeluarkan itu bisa setara dengan kerugian yang diterima kalau tetap di Jakarta," kata Firmanzah di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 9 Agustus 2010.
Memindahkan Ibukota, menurut Firmanzah, memang bukan usaha yang mudah. "Bisa dibayangkan, apa saja yang harus dibangun. Mulai dari fasilitas gedung, kolam renang, berbagai jasa-jasa, dan lainnya," ujar dia.
Meski demikian, bila Ibukota RI tetap berada di Jakarta, dia melanjutkan, ada faktor positifnya dalam hubungan dengan kenangan masa lalu, ketika masih bernama Batavia dan Jayakarta. "Tapi, apa iya harus terus (bertahan di Jakarta), 10-20 tahun lagi mau jadi apa? Saya kira kita harus serius," katanya.
Dengan keberadaan teknologi saat ini, Firmanzah menambahkan, biaya perpindahan Ibukota bisa ditekan, yaitu hanya pada pemindahan fasilitas inti. Dia lalu mencontohkan kondisi serupa di Maroko. Beberapa hektare lahan dibangun menjadi komplek kepresidenan.
"Di situ ada komplek menteri dan fasilitas lain-lain," katanya. "Jadi nanti kalau rapat kabinet juga mudah."
Menurut Firmanzah, terkait pilihan kota mana yang menarik, saat ini dirinya juga belum mengetahui. Namun, wacana salah satu kota di Kalimantan bisa menjadi pilihan menarik, karena akan menjadi pusat pertumbuhan baru.
"Kami belum ada kajian, nanti kami pelajari dulu dengan tim," katanya.
ujung2 nya semua daerah mau jd ibukota para pemimpin memaksakan pindah biar dpt proyek besar.mental & moral pejabat kita emang udah anjlok.semuanya dibuat proyek tp tujuannya gak tercapai
hilangkan konsep sentralisasi...bertahan atau pun pindah memang solusi,,,terapkan konsep sebaran untuk pertumbuhan ekonomi, jangan semua terpusat di jakarta
mahal krn yg ngitungnya cm ngtung buat jngka pndek aja,tkut rugi!pdhl ini kn mnykut hak org bnyak!pdhl ga rugi2 amat klo smua itu tproses dgn baik,ibarat org suskes kn smua dimulai dri bawah,,nh klo yg ini maunya lgs sukses,ya ga bsa lah,payah!
mendingan dibatasi aja kendaraan bermotornya, kaya di singapura. tahun 2000 ke bawah tidak boleh beredar di jakarta....persempit lapangan kerja di jakarta, lempar ke daerah2 pinggir....
kenapa tidak dikembangkan kota2 lainnya agar semua kegiatan tidak terpusat di jakarta?
Kalo cuma buat hindari masalah kota besar, maka kita akan selalu memindahkan ibukota kala ibu kota berkembang menjadi kota besar.
sangat setuju di pindah ke palang karaya sj krn datarannya mendukung dan pembangunannya tinggal melanjuti bukan dari nol(hemat anggaran).tggal dtmbah dsana fasilitas tuk bpk2 wakil biar setuju y,apalg ada proyek2 kan bnyak kontraktor bawaan wakil DPR nant