VIVAnews - Pemerintah mengaku heran dengan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Papua sampai saat ini masih saja rendah. Padahal pemerintah telah mengalokasikan dana hingga puluhan triliun untuk dua provinsi di Timur Indonesia tersebut.
"Seharusnya dana-dana itu cukup dan membuat pendapatan per kapita di Papua tertinggi di Indonesia karena APBN disalurkan ke situ," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Kamis, 29 Juli 2010.
Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kemajuan suatu bangsa. Dengan indeks tersebut, dapat diketahui masyarakat masih terbelakang, miskin atau sudah maju.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan Papua selama ini memperoleh dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
Setiap tahun pemerintah mengganggarkan dana Otsus yang nilainya terus meningkat. Tahun ini dana Otsus Papua dianggarkan sebesar Rp13,86 triliun atau lebih tinggi dibandingkan 2008 sebesar Rp12,92 triliun. Sementara dana Inpres tahun ini dialokasikan sebesar Rp8,5 triliun.
Hal berbeda dialami di Papua Barat. Dana Otsus Papua Barat tahun ini dialokasikan sebesar Rp4,2 triliun sedangkan 2009 sebesar Rp4,3 triliun. Sedangkan alokasi dana Inpres tahun ini sebesar Rp5,8 trliun.
Hatta mengatakan melihat konsisi demikian, pemerintah mengaku bakal melakukan evaluasi terhadap Inpres tersebut. Dalam Inpres tersebut pemerintah menekakan pada 5 fokus pengembangan yaitu masalah ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keberpihakan pada putra/putri Papua di berbagai aspek.
"Kalau ada keluhan tentu harus cek, apakah dana tepat sasaran ke situ, atau apakah lebih banyak services atau pembangunan," ujar Hatta.
Sejauh ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi, bahkan naik yakni dari 37,08 persen pada Maret 2008 menjadi 37,53 persen pada Maret 2009.
Padahal, Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk tambang emas dan tembaga yang mendatangkan keuntungan besar bagi PT Freeport Indonesia yang dikendalikan oleh Freeport MacMoRan, investor asal Amerika Serikat.
Dari hasil pertemuan tadi pagi, Hatta mengungkapkan bahwa Pemda setempat sampai saat ini masih menganggap butuh Inpres. "Kita melakukan monitoring agar berjalan dan bisa efektif," katanya.
Hatta berharap masalah infrastruktur dan 5 fokus pemerintah agar nantinya dapat disinkronkan dengan Rencana pembangunan. Sedangkan untuk penggunaan dana, Menko berharap agar monitoring terus dilakukan dan melibatkan Pemda.
Baca Juga: Daftar 20 Kabupaten Paling Kaya di Indonesia
• VIVAnews
adi.daonk
22/11/2010
