VIVAnews - Pemerintah Daerah Sumatera Utara berminat membeli sekitar 58,9 persen saham PT Indonesia Aluminium (Inalum) yang saat ini dimiliki perusahaan asal Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA).
Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumut, Djailil Anwar, mengatakan keinginan untuk membeli saham Inalum tersebut telah disepakati 10 pemerintah kabupaten/kota Sekawan Danau Toba.
"Bahkan Pemprov Sumut telah menerbitkan keputusan gubernur tentang tim koordinasi dan evaluasi Inalum Indonesia yang diketuai Sekdaprov Sumut beberapa waktu lalu," ujar dia di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Rabu 23 Juni 2010.
Menurut dia, Pemda Sumut bersama 10 kabupaten telah melakukan penandatanganan kontrak kerja sama pengelolaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pabrik peleburan aluminium.
Inalum adalah perusahaan peleburan aluminium (smelter) yang memanfaatkan energi PLTA Asahan, dengan porsi saham pemerintah Indonesia sebesar 41,1 persen dan Nippon Asahan Aluminium (NAA) 58,9 persen.
Porsi saham NAA dimiliki oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50 persen dan 12 perusahaan swasta Jepang 50 persen. Untuk pembangunan proyek yang terdiri atas pembangkit listrik, pabrik peleburan aluminium, dan pelabuhan ini menghabiskan dana US$4 miliar.
Proyek itu mulai didirikan pada 6 Januari 1976 sesuai Master of Agreement yang ditandatangani pada 7 Juli 1975.
Pada kesempatan yang sama, pengamat Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, merekomendasikan agar komposisi pemegang saham Inalum ke depan adalah pemerintah pusat 80 persen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 10 persen, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 10 persen.
"Khusus untuk BUMN, pemegang sahamnya dapat berasal Antam dan Krakatau Steel," tuturnya. Dia juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak memperpanjang kontrak operasi Inalum kepada pemerintah Jepang.(np)
