VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan pergantian direksi sejumlah perusahaan milik pemerintah bebas dari intervensi politik maupun bisnis.
Seperti diketahui, sejumlah direksi BUMN besar sudah harus melakukan pergantian. Selain karena habis masa jabatan, pergantian juga dilakukan karena adanya sejumlah posisi direksi yang kosong seperti direktur utama PT Bank Mandiri Tbk.
"Tidak dibawa kepentingan lain-lain, saya bukan orang politik, saya tidak punya kepentingan bisnis," ujar Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin 14 Juni 2010.
Menurut Mustafa, pertimbangan penunjukan direksi BUMN selama ini karena memperhatikan kepentingan publik dan perusahaan.
Saat ini, Kementerian BUMN mengaku sudah menyerahkan tiga paket direksi yang disiapkan mengganti direksi yang sudah habis masa jabatannya ataupun posisinya masih kosong. Ketiga perusahaan itu adalah PT Telkom Indonesia Tbk, PT Pupuk Sriwidjaja, dan Bank Mandiri.
"Fit and proper di tingkat kementerian sudah selesai. Tiga nama yang sudah lolos seleksi sudah kami ajukan ke Tim Penilai Akhir (TPA)," kata Mustafa.
Dia membantah jika keputusan perpanjangan jabatan direksi Telkom beberapa waktu lalu disebabkan adanya intervensi. Keputusan tersebut diambil sepenuhnya karena alasan belum adanya keputusan dari TPA yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Telkom (diperpanjang) sampai rapat umum pemegang saham luar biasa, nanti mungkin 1-1,5 bulan lagi," kata dia.
Sementara itu, terkait munculnya nama mantan direktur utama Telkom, Arwin Rasyid, sebagai calon Dirut Bank Mandiri, Mustafa menegaskan dirinya tidak akan menyebutkan nama-nama calon yang masuk dalam pencalonan ke Tim TPA. Saat ini, Arwin masih menjabat sebagai dirut PT Bank CIMB Niaga Tbk.
"Saya bilang saya belum bisa sebut nama. Silakan kalau mau mereka-reka. Kalau dari saya belum waktunya sebut nama, kita tunggu saja ya," katanya.
