VIVAnews - Pemerintah merevisi pertumbuhan industri hingga akhir 2008 menjadi sebesar 4,8 persen. Krisis keuangan global berimbas kepada penurunan ekspor industri, turunnya ekspansi kredit, serta melemahnya daya beli masyarakat.
"Pertumbuhan sektor industri sulit dicapai dari angka yang telah diproyeksikan semula," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam rapat kerja dengan Komisi VI Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPR, di Senayan, Jakarta, Senin 15 Desember 2008.
Semula, pemerintah memperkirakan pertumbuhan industri tahun ini akan sebesar 6,3 persen. Sedangkan pada 2009, diperkirakan industri hanya tumbuh 3,6 - 4,6 persen. Revisi pertumbuhan industri terjadi pada sektor industri tekstil dan produk tekstil, alat angkut, mesin dan peralatan, pupuk, kimia, barang dari karet, serta barang kayu dan hasil hutan.
"Untuk antisipasi, pemerintah sedang menyiapkan beberapa fasilitas," ujarnya. Di antaranya, peninjauan kembali kenaikan tarif terminal handling charge (THC), pembangunan dry port di kawasan industri Jababeka, efektivitas mekanisme imbal beli (counter purchase), dan garansi post-shipment financing.
Sebelumnya, kata Fahmi, pemerintah telah mengeluarkan fasilitas kredit perdagangan dalam bentuk rediskonto wesel ekspor untuk post shipment (PBI), yaitu memberi garansi terhadap risiko pembayaran dari pembeli fasilitas. Pemberian fasilitas PPh untuk bidang usaha tertentu dan daerah tertentu sesuai Peraturan Presiden No. 62/2008, pencabutan bea masuk anti dumping terhadap impor carbon black, dan penurunan pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi 0 persen.
