VIVAnews - Pemerintah masih terus mempelajari rencana pengambilalihan saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Namun, apapun isu dan opsinya, diharapkan tetap akan menguntungkan Indonesia.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa pada saat ini, sebelum serah terima pada 2013, pemegang saham (Indonesia-Jepang) memiliki dua opsi. Opsi pertama, secara keseluruhan, Inalum dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan opsi kedua melalui kerja sama dengan pihak Jepang.
"Tentu dengan opsi-opsi itu, yang lebih menguntungkan untuk kita misalnya soal kepemilikan sahamnya, mayoritas bagi Indonesia," kata Hatta di Jakarta, Kamis 10 Juni 2010.
Selanjutnya, keuntungan akan diperoleh terkait peningkatan kapasitas produksi, penambahan pembangkit, atau adanya investasi baru. Hatta juga mengatakan, selain menguntungkan, ke depan ada keinginan untuk menjadikan areal sekitar Inalum sebagai kawasan industri.
"Saya tadi sudah mendengarkan laporan dari tim teknis. Mereka sudah melakukan suatu kajian, evaluasi secara keseluruhan yang menyangkut aset dan master agreement," katanya.
Secara teknis, rencana pengambilalihan itu, menurut Hatta, masih dibahasa mendalam. Untuk itu, pemerintah juga berencana membentuk tim independen di luar pemerintahan guna mengevaluasi dan menilai keseluruhan aset.
Penilaian itu penting karena selain serah terima beberapa aset, terdapat pembangkit sebesar 604 megawatt yang otomatis menjadi milik Indonesia. "Kita mau membayar kompensasi sesuai penilaian aset dengan nilai buku pada waktu 2013," kata Hatta.
Saat ini, kepemilikan saham Inalum terdiri atas Pemerintah Indonesia sebesar 41,1 persen dan Nippon Asahan Alluminium (NAA) 58,9 persen.
