VIVAnews - Pemerintah Indonesia meyakini bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cukup mampu mengambil alih seluruh saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Saat ini, kepemilikan saham Inalum terdiri atas Pemerintah Indonesia sebesar 41,1 persen dan Nippon Asahan Alluminium (NAA) 58,9 persen.
"Kementerian BUMN telah melihat keuangan perusahaan dan kami nilai sanggup," kata Mustafa di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis 10 Juni 2010.
Meski demikian, menurut Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait, seandainya pemerintah berencana mengambil alih 100 persen saham Inalum, dana yang dibutuhkan mencapai US$ 220 juta.
Mustafa mengatakan jumlah dana tersebut seluruhnya menjadi beban korporasi. Artinya, tidak akan ada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kami sanggup tanpa dibantu dana APBN," ujar dia.
Pemerintah sudah berencana untuk mengambil alih 100 persen saham Inalum. Dengan rencana pengambil alihan itu, Kementerian BUMN akan menjadi pemegang saham.
Saat ini, proposal dari pihak Indonesia sedang disiapkan sebagai pembanding proposal dari Jepang.
Ketua Otoritas Asahan Effendi Sirait beberapa waktu lalu mengatakan, kebutuhan dana US$ 220 juta untuk mengambil alih saham Inalum terdiri atas US$ 110 juta bagi modal kerja dan sisanya US$ 110 juta guna membayar pembelian saham sesuai nilai bukunya.
Menurut dia, dari segi dana, Otoritas Asahan cukup mampu mengambil alih Inalum paska kontrak perjanjian dengan Jepang yang selesai pada 2013.
"Dengan catatan, keuntungan terus bagus dengan harga yang bagus juga," ujarnya. Effendi mematok harga aluminium ideal US$ 1.800 per ton untuk mendapatkan keuntungan yang mencukupi.
"Harapan saya bisa diserahkan ke Indonesia karena dengan produksi Inalum sebanyak 240 ribu ton sudah bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri yang mencapai 200 ribu ton," ujarnya. (mt)
