VIVAnews - Pemerintah segera membentuk tim negosiasi terkait rencana pengambilalihan saham PT Indonesia Asahan Aluminium (inalum) yang berlokasi di Sumatera Utara. Pemerintah akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara dan pemerintah daerah untuk mengakuisisi saham investor Jepang di perusahaan tambang tersebut.
Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan tim negosiasi akan menyiapkan perundingan. Surat Keterangan pembentukan tim segera keluar dari Menteri Perekonomian Hatta Rajasa.
Menurut Mustafa, pemerintah cenderung mengambil alih seluruh saham Inalum. "Karena Kementerian BUMN berkeinginan proyek ini diajukan sepenuhnya oleh Indonesia, kami usulkan ini diberikan ke BUMN," ujar Mustafa di Kantor Menko Perekonomian, Kamis 10 Juni 2010.
Siapa saja BUMN yang akan ditunjuk, Mustafa mengatakan BUMN manapun, sepanjang dia berminat, termasuk pertambangan. Nama BUMN bersangkutan akan diketahui sebelum proposal dari Indonesia diajukan ke otoritas Asahan.
Keinginan pemerintah mengambil alih 100 persen Inalum cukup tinggi mengingat kebutuhan pasar dalam negeri atas hasil produksinya cukup besar. Namun pemerintah berjanji bahwa pasokan aluminium bagi pasar Jepang akan tetap disediakan oleh Inalum.
"Ini kan masih proses, Kementerian BUMN mengajukan proposal, demikian juga pihak Jepang," kata Mustafa.
Saat ini, porsi kepemilikan Indonesia di Inalum adalah 42 persen, sedangkan kepemilikan Jepang 58 persen. Dari total saham Jepang itu, jika diambilalih, maka pemerintah melibatkan BUMN dan pemda.
"Jatah pemda akan ada. Karena Pemda ingin partisipasi, nanti porsinya ditentukan," kata dia.
Seperti diketahui Proyek patungan Asahan antara pemerintah RI dengan 12 investor asal Jepang di bawah NAA memasuki babak negosiasi pada awal tahun ini. Penyebabnya, pada 2013, kontrak atas proyek berumur 30 tahun harus berakhir.
Menteri Perindustrian MS Hidayat ditunjuk sebagai ketua negosiasi proyek Asahan. Ketika proyek Asahan yang di dalamnya terdapat pendirian PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) berakhir pada 2013, menurut Hidayat, ada dua opsi yang harus dilakukan.
Pertama, kerja sama kedua negara diteruskan namun dengan perbaikan skema bisnis. Opsi kedua, proyek diambil alih sepenuhnya (take over) oleh pemerintah Indonesia.
Berdasarkan pertemuan economic forum yang dihadiri oleh menteri ekonomi RI dan Jepang, pemerintah Jepang memberi sinyal positif akan memperpanjang kerjasama proyek Asahan.
"Pemerintah Jepang inginnya kerjasama diperpanjang dan terbuka dengan perundingan," kata dia beberapa waktu lalu. (umi)
