Please install the Flash Plugin
VIVAnews - Anggota Komite Pengawas Pajak Hikmahanto Juwana menilai remunerasi tidak relevan jika dikaitkan dengan kasus Gayus Tambunan. Hal ini menanggapi pernyataan agar remunerasi ditinjau ulang.
"Sekarang reformasi birokrasi sudah bagus karena bisa memisahkan pegawai yang memang butuh uang dengan pegawai yang rakus," kata Hikmahanto saat dihubungi VIVAnews, Kamis 3 April 2010.
Dengan remunerasi, kata dia, persoalan pegawai yang kurang uang sudah diselesaikan. Tapi, jika dengan gaji yang sudah tinggi itu ada pegawai yang masih rakus, "Maka sejak awal orang itu memang punya niat jahat."
Dia lalu membandingkan mafia dan remunerasi itu dengan pasal pembunuhan. "Apakah dengan pencantuman pidana kasus pembunuhan lantas tidak ada orang yang membunuh? Kan tidak," kata dia. Karenanya, masalah remunerasi tidak relevan jika disandingkan dengan dengan kasus Gayus Tambunan.
Menurutnya, pegawai jenis rakus itu sampai kapan pun tidak bisa dihilangkan. "Sekarang yang harus diciptakan adalah mekanisme hukum dan kerja efektif untuk menghukum orang itu," kata dia.
Demikian pula dengan Gayus Tambunan dan pejabat yang diduga terlibat. Jika nanti terbukti mereka memang mafia, kata dia, harus diberikan sanksi yang tegas. "Sehingga memberikan efek jera bagi pegawai di Direktorat Pajak," kata dia.
Gayus Tambunan saat ini ditahan bersama tujuh orang lainnya yang terseret kasus dugaan makelar kasus sampai penggelapan pajak. Wakadiv Humas Brigjen Sulistyo Ishak di Mabes Polri, mengungkapkan ketujuh inisial orang yang ditahan adalah GT, AK, SS, AA, Lembertus, L, AL dan HH.
Inisial ini diduga masing-masing Gayus Tambunan, Andi Kosasih, AKP Sri Sumartini, Kompol Arafat, Lambertus (anak buah pengacara Haposan Hutagalung, Alif Kuncoro (perantara pemberian motor dari Gayus ke Kompol AA), dan mantan pengacara Gayus, Haposan Hutagalung.
RAHIM BRUTU
17/08/2010
wildan
05/04/2010
M. Taufik
05/04/2010
taufik rachim
04/04/2010
sutimbul
04/04/2010
chen
04/04/2010
