"Gayus Telan 'Kerbau', Bosnya Dinosaurus"

Kasus Gayus hanya bagian kecil dari kasus korupsi yang terlihat di Kementerian Keuangan.

Senin, 29 Maret 2010, 09:22 WIB
Hadi Suprapto, Heri Susanto
Akbar Faisal (Hanura), Syafii Ma'arif & Dradjat Wibowo (Antara/ Fanny Octavianus)

VIVAnews - Politisi yang juga ekonom Dradjad Wibowo menilai kasus penggerogotan pajak yang diduga dilakukan Gayus Tambunan laiknya gunung es. Kasus Gayus hanya bagian kecil dari kasus korupsi yang terlihat di Kementerian Keuangan.

Kasus ini harus menjadi momen untuk membongkar mafia pajak, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan kekayaan negara di Kementerian Keuangan.

"Kalau pegawai baru seperti gayus saja sudah berani 'menelan kerbau', bisa dibayangkan 'dinosaurusnya' segede apa yang ditelan seniornya?" kata dia dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews, Senin 29 Maret 2010.

Menurut dia, Wajib Pajak Badan banyak yang mengeluhkan kesewenang-wenangan aparat pajak. Aparat semakin lama semakin sulit tersentuh hukum.  "Jadi meledaknya kasus Gayus ini sebenarnya membuka harapan Wajib Pajak, terutama WP Badan, agar mafia pajak bisa dibongkar hingga ke akar-akarnya," katanya.

Dradjad mengatakan, kenaikan gaji (remunerasi) tidak pernah bisa menjadi solusi bagi pencegahan korupsi. Buktinya sudah banyak aparat yang memiliki gaji tinggi namun tetap melakukan korupsi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank BUMN, dan sekarang Ditjen Pajak.

"Semua gajinya tinggi. Bahkan relatif tidak terlalu kalah dari birokrat dan politisi negara maju, seperti Australia," katanya.

hadi.suprapto@vivanews.com



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
passraahh
29/03/2010
mengapa banyak wajib pajak yang nga jujur????....ya karna mereka menyiapkan dana siluman untuk negosiasi......kalu jujur....??...buntung deh
Balas   • Laporkan
puuusinggg
29/03/2010
soal Gayus sebetulnya hanya soal kecil...dimana wajib pajak udah biasa dikerjaiin ama mereka, karna mereka mempunyai kekuasaan yang LUUUAAARRR Biasa......tinggal cari titik lemah wajib pajak...terus di takut takutin....terus diajak damai....amin
Balas   • Laporkan
Haris Hunt
29/03/2010
kenapa mesti ribut, tindakan sperti gayus bs jd seumur lahirnya lembaga tempat dia bekerja...... jgnlah ribut2 untuk menghindari opini bahwa hanya gayus yg berbuat demikian....yg utama adl bongkar smuanya, gag mungkin gayus bertindak sendiri klu tdk ada r
Balas   • Laporkan
Den Kasiman
29/03/2010
nyaho luch
Balas   • Laporkan
fauzan
29/03/2010
korupsi...........neraka paling dalam bagianmu.............udah gaji besar masih korupsi, kami karyawan swasta hidup hanya mengandalkan gaji bulanan masih punya etika untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya..........
Balas   • Laporkan
jon
29/03/2010
Gajih tinggi tetapi masih korupsi, sifat serakah yg masih dimiliki aparat bangsa ini. Apakah mereka tidak takut, tidak malu? Karena harta yg mereka kumpulkan itu seberapapun banyaknya tetap saja merupakan aib yang besar bagi keluarga dan juga bagi diriny
Balas   • Laporkan
sarihunhasan
29/03/2010
sanksi berat dilaksanakan adalah solusi yang tepat, kalau kenaikan gaji... manusia dikasih satu gunung emas ia akan mencari yang kedua dst (pepatah china).
Balas   • Laporkan
joko
29/03/2010
Pencegahan itu seyogyanya dimulai dari dasar yaitu hapuskan budanya mengelompokan / exklusifitas tertentu. Depkeu ya mulai dari bubarin aja sekolah kelembagaan seperti STAN toh kalo lulus ya ujung-2nya gitu deh. bukan skeptis terhadap STAN tapi dengan ada
Balas   • Laporkan
Asep Mul
29/03/2010
Nih info aja,.. ada orang dirjent pajak ,.. pangkatnya masih kecil,.. tapi,....Rumah di Pondok Indah,.. baru tahu kan,.. (coba selidiki sendiri,.. kita nggak kasih indentitas,..!!!) kalau mau dibandingin sama Gayus,...di Kelapa Gading,.. ngada apa-apanya
Balas   • Laporkan
sujono
29/03/2010
semakin tinggi gaji maka semakin tinggi korupsinya, betul gak? satu-satunya cara biar koruptor jera yaitu hukum mati seperti yang dilakukan di China.
Balas   • Laporkan
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ