VIVAnews - Presiden akan memberikan prioritas perusahaan dalam negeri dalam pembangunan Jembatan Selat Sunda. Pembangunan jembatan yang diusulkan namanya Jembatan Nusantara itu memakan dana Rp 120 triliun.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Lampung Marwah Cik Hasan seusai bertemu dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan tersebut presiden menerima 12 wakil Asosiasi DPRD Propinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Dia mengatakan pembangunan jembatan yang menghubungkan Sumatra dan Jawa agar dapat segera direalisasi. Hal itu dikarenakan jembatan itu akan berdampak bagi lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Presiden akan memberikan prioritas pada perusahaan merah putih," katanya di Kantor Presiden Jakarta Senin 22 Maret 2010.
Sebelumnya, pengusaha nasional Tomy Winata merupakan salah satu investor yang berniat membangun jembatan terpanjang di dunia tersebut. Bahkan, Tomy sudah melakukan studi awal.
Marwah membenarkan untuk perusahaan dalam negeri, sudah ada pihak konsorsium yang membangun terdiri dari pemda Banten, Lampung, dan Artagraha. Saat ini juga sudah ada perusahaan Jepang yang berminat.
Dengan adanya pembangunan jembatan Selat Sunda, akan memotong waktu perjalanan yang semula melewati laut yang membutuhkan waktu 3-4 jam menjadi 30 menit lewat darat."Akselerasi pertumbuhan ekonomi cepat karena hubungan 2 pulau," ujarnya.
Menurutnya insiator dari adanya pembangunan selat sunda adalah pemerintah daerah Lampung dan Banten sejak 4 tahun lalu. Keduanya ikut dalam pra feasibility study (FS).
Saat ini tengah dilakukan FS yang diperkirakan selesai dalam 1,5 tahun lagi. "Pembangunannya butuh waktu 10 tahun, kita mengharapkan dapat dimulai tahun ini," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua ADPSI Ferial Sofyan juga menjelaskan dirinya bersama 12 anggota ADPSI melaporkan kepada presiden mengenai kesiapan Musyawarah Nasional. Rencananya Presiden akan membuka munas ADPSI pada pertengahan April nanti. Dalam Munas tersebut akan disampaikan permasalahan yang berkembang dan di daerah.
Permasalahan tersebut seperti hubungan legislatif, pembangunan daerah. Selain itu masalah di daerah seperti UU tentang Mineral dan Batu Bara yang bertabrakan dengan UU Lingkungan Hidup, UU Sumber Daya Air dan UU Perikanan. Menurutnya presiden mendukung mengenai Judicial Review UU Minerba.
Eddy Suwito
