VIVAnews - Pemerintah berniat melepas harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2014-2015, saat atau setelah pemerintah berganti. Pada saat itu, pemerintah tak lagi memberikan subsidi pada bensin, solar dan minyak tanah.
"Pada 2014-2015 harga BBM, rencananya mencapai harga keekonomian," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh di Kementerian Energi di Jakarta, Senin, 22 Maret 2010.
Darwin tak menyebutkan secara khusus mengapa pemerintah memilih masa-masa berakhirnya pemerintah untuk menghentikan subsidi BBM yang sangat strategis ini.
Sekedar informasi, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menaikkan harga BBM secara signifikan pada Juli 2008, setahun menjelang pemerintah berakhir. Namun, sebelum pemilu, SBY kembali menurunkan harga BBM hingga tiga kali meskipun jumlah penurunannya sedikit.
Menurut Darwin, tujuan dari penerapan harga keekonomian tersebut agar masyarakat lebih berhemat. Saat ini harga BBM di Indonesia tetap, meskipun harga internasional mengalami peningkatan.
Sejak 15 Januari 2009, harga bensin bersubsidi sebesar Rp 4.500 per liter. Harga solar juga sama, Rp 4.500 per liter. Sedangkan harga minyak tanah Rp 2.500 per liter. Padahal, harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan.
Gara-gara kenaikan harga minyak mentah dunia, subsidi BBM memang melonjak drastis. Tahun ini saja, anggaran subsidi BBM meningkat dari Rp 68 triliun menjadi Rp 89 triliun. Begitupun dengan subsidi listrik dari Rp 37,8 triliun menjadi Rp 54,5 triliun.
Selain harga BBM yang akan diterapkan menuju harga keekonomian adalah tarif dasar listrik (TDL). Dengan mekanisme ini subsidi harga akan diubah menjadi subsidi langsung berupa bantuan langsung tunai (BLT).
"Jadi pada waktunya, kita mengubah subsidi pada harga, menjadi subsidi pada golongan yang tidak mampu," kata Darwin.
Namun, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa membela koleganya. Menurut dia, tidak ada istilah pencabutan subsidi pada 2015. Menurut Hatta, yang dimaksudkan oleh Menteri Energi adalah bagaimana pemerintah akan menerapkan sistem subsidi sesuai target atau subsidi itu hanya diterima oleh yang berhak.
Hatta menjelaskan pengalihan itu misalnya bagaimana mengubah sistem subsidi harga yang saat ini diterapkan. "Misal pemberian subsidi listrik, 50 persen itu sekarang diterima pada yang tidak berhak, kami tidak mau yang seperti itu," katanya.
Sehingga yang dimaksud pencabutan adalah mengubah roadmap pemberian subsidi. Hatta sendiri tetap menjamin bahwa negara akan tetap melindungi kelompok-kelompok tertentu sesuai amanat undang-undang.
Dicontohkan pilot proyek pertama pengalihan subsidi ini misal pada subsidi pupuk. Kebijakan ini telah sesuai dengan Inpres I tahun 2010 tentang aplikasi pemberian pupuk bersubsidi.
"Tujuannya agar kita bisa meyakinkan kelompok itu (masyarakat tak mampu) benar-benar menerima subsidi," katanya.
b10ta
04/11/2010
reformis
26/05/2010
munawar
26/05/2010
retyawanto
26/05/2010
pleyo
26/05/2010
dodosamia
23/04/2010
berlian
23/03/2010
jasmine
23/03/2010
