VIVAnews - Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengingatkan pihak-pihak tertentu akan tidak melakukan intervensi terhadap perusahaan pelat merah, PT Pertamina (Persero). Pertamina perlu dijaga independensinya.
"Pertamina harus bebas dari intervensi non korporasi," tegas Said dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews, Sabtu 20 Maret 2010.
Berbagai dinamika yang sering terjadi pada pengelolaan usaha Pertamina, termasuk adanya usulan membentuk lembaga pengawasan impor/ekspor migas Pertamina serta bentuk-bentuk lainnya, kata dia, dapat mengganggu independensi Pertamina dalam pengelolaan usahanya.
Sebab selama ini direksi dan komisaris Pertamina sudah menandatangani kontrak kinerja sangat rinci dengan pemerintah/RUPS yang persyaratan intinya adalah bebas dari intervensi untuk mencapai kinerja yang optimum, termasuk pengadaan barang dan jasa yang bebas dari intervensi serta memberikan keuntungan yang optimum bagi perusahaan.
"Kepada semua pihak, kementerian BUMN mengharapkan agar memberikan independensi kepada pengurus perusahaan karena jika ada yang melakukan intervensi akan melanggar UU nomor 19 tahun 2009 tentang BUMN," tegas Didu.
Sebelumnya Pertamina menunjuk anak perusahaannya, Pertamina Energy Service Ltd (Petral) sebagai importir pengadaan minyak mentah perseroan. Penunjukan ini diklaim telah sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Negara BUMN No.5 tahun 2009.
Putusan ini berisi, BUMN dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa kepada anak perusahaan yang sahamnya dimiliki lebih dari 90 persen, karena Petral 100 persen sahamnya milik Pertamina.
Alasan lain penunjukan Petral karena dapat berhubungan dengan National Oil Company (NOC), International Oil Company (IOC), maupun dengan trader. Kendati demikian, semua pembelian itu mengacu pada harga pasar.
