VIVAnews - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa berniat menghapus patokan harga rumah susun sederhana milik (rusunami).
"Ke depan, harga rusunami tidak akan dipatok. Yang dipatok adalah seberapa mampu penghasilan masyarakat menengah ke bawah membeli rumah," ujar Suharso di kantornya, Jakarta, Jumat, 19 Maret 2010.
Dia menambahkan, dengan menggunakan fasilitas likuiditas yang tengah dikembangkan, masyarakat dilihat seberapa mampu membeli rusun murah tersebut. Misal, masyarakat berpenghasilan Rp 1,5 juta per bulan hanya mampu alokasikan Rp 500 ribu per bulan, sehingga dalam waktu 10 tahun bisa membeli rusunami yang seharga Rp 60 juta.
"Makanya, mereka harus beli sesuai yang dimampunya, bukan harga rumahnya yang dipatok, ujar Suharso.
Lebih lanjut, Suharso mengatakan besaran subsidi untuk fasilitas likuiditas telah dialokasikan dalam APBN-P 2010, sebesar Rp 2,6 triliun. Fasilitas ini tidak lagi masuk dalam struktur belanja tapi pembiayaan. "Diharapkan, masyarakat dapat memanfaatkan fiskal APBN untuk membeli rumah," kata dia.
Dengan subsidi senilai Rp 2,6 triliun, dia memperkirakan, bisa membiayai sebanyak 60 ribu rumah sederhana sehat (RSH) dan 10 ribu rusunami. Padahal targetnya, sebanyak 150 ribu RSH akan terbangun tahun ini.
Untuk menambal kekurangan dana, Suharso mengakui, Kemenpera akan bekerja sama dengan PT Jamsostek dan PT Taspen.
antique.putra@vivanews.com
