VIVAnews - Kurangnya koordinasi antara PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pertamina, dan Dinas Pertambangan dan Energi disinyalir sebagai faktor penyebab terjadinya krisis listrik di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengatakan, hal ini diketahui dari kunjungan kerja Dewan Energi Nasional ke Naggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
"Mereka koordinasinya kurang," kata dia di Kementerian Energi, Jakarta, Jumat 19 Maret 2010.
Penyebab lain, menurut dia, adalah sarana dan prasarana energi, jaringan transmisi, jaringan distribusi yang sudah tidak memadai, harga energi yang tidak sesuai dengan harga keekonomian, serta biaya sewa dan operasional genset yang sangat mahal. Sementara progran pembangunan listrik swasta (IPP) banyak yang terhambat.
"Pasokan energi primer seperti batu bara dan gas juga sering mengalami kendala teknis," katanya.
Guna mengatasi persoalan ini, Darwin mengatakan akan meningkatkan harga jual listrik sesuai harga keekonomian. Tentunya ini menyebabkan penyesuaian tarif listrik nasional dan regional, terutama bagi konsumen yang mampu.
hadi.suprapto@vivanews.com
