VIVAnews - Industri pengguna gas menunggu keputusan berani pemerintah untuk menyelesaikan krisis gas bagi industri, malam ini, melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) yang baru terpilih, Adhi Siswaja Lukman menjelaskan, pemerintah tengah menghitung ulang neraca gas. Termasuk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk akan mencocokkan antara kebutuhan industri pengguna gas dengan suplai dari hulu.
"Pemerintah sedang rapat maraton, setidaknya sampai akhir Minggu ini," kata Adhi usai rapat dengan seluruh asosiasi pengguna gas dan PGN di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat, 19 Maret 2010.
Sebelum ada pernyataan resmi dari Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dia menambahkan, PGN diminta untuk tidak membuat kontrak baru dengan industri.
Pemangkasan gas bagi industri, kata dia, membawa dampak berkelanjutan (multiplier effect) yang besar, yakni PHK dan kenaikan harga produk. "Hitung-hitungan industri, kalau gas dipangkas maka biaya gas bisa naik dua kali lipat dari harga normal," katanya.
Selain itu, Adhi meminta PGN tak menerapkan sistem deposit (pembayaran di muka) selama dua bulan, dalam kontrak barunya nanti. "Sistem deposit bisa merugikan industri karena menyangkut cash flow dan cost of money. PGN hanya mau amannya saja, kalau industri bermasalah, maka mereka sudah aman dengan pembayaran dua bulan. Ini kan praktik bisnis umum, kalau industri tidak bermasalah, buat apa dikenakan," katanya.
Padahal, menurutnya, sistem deposit seharusnya diberlakukan berdasarkan rekam jejak (track record) industri. Akan wajar dikenakan bagi industri pengguna gas yang kerap menunggak pembayaran. "Soal penghapusan deposit, PGN belum menyatakan setuju tapi berjanji akan membicarakannya secara internal," kata Adhi.
hadi.suprapto@vivanews.com
Hadi
