VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan dana hasil penerbitan subdebt dan right issue PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) diproyeksikan bisa mencapai Rp 6-8 triliun. Sayangnya, perusahaan kemungkinan tidak bisa melaksanakan privatisasi melalui right issue pada tahun ini.
"Target yang 5 persen diskon pajak belum, mungkin tahun 2011 barangkali," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2010.
Menurut Mustafa, dana publik yang rencananya diperoleh BNI kemungkinan dilakukan melalui dua versi yaitu penerbitan subdebt senilai Rp 1-2 triliun. Sumber kedua berasal dari rights issue kemungkinan sekitar Rp 5-6 triliun. "Subdebt mungkin skitar Rp 1-2 trilun, lebih kecil, angkanya belum definitif," katanya.
Mustafa menyatakan, dirinya memang sudah mengadakan pertemuan dengan sejumlah bankir pelat merah. Dalam pertemuan dengan direksi BNI diutarakan bahwa perusahaan akan mengeluarkan rights issue agar kepemilikan saham publik bisa mencapai 40 persen dengan melepas saham green shoe di dalamnya.
Untuk rencana right issue BNI tersebut, kementerian mengusulkan agar privatisasi bisa dimasukan sebagai usulan dalam APBN-P pada pertengahan tahun ini. Sementara untuk usulan right issue Bank Mandiri, kementerian mengaku sudah memasukan usulan pada Januari lalu.
"Ya barangkali usulan privatisasi BNI sekitar Juni-Juli itu. Mestinya kan awal tahun, karena itu masuk untuk tahun anggaran bersangkutan, kalau ini kan sudah terlambat, waktu saya konsultasi ke Menkeu, melihat kemungkinan untuk masuk kepada APBN-P, saya kira itu yang penting," kata Mustafa.
hadi.suprapto@vivanews.com
